Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memacu pembangunan fasilitas sanitasi komunal di 55 Rukun Warga (RW) yang teridentifikasi sebagai kawasan padat penduduk. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari program prioritas yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dengan fokus utama pada peningkatan infrastruktur dasar di lingkungan permukiman yang padat.

Dalam kunjungannya ke RW 01 Kelurahan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 15 Mei 2025, Pramono Anung menyatakan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis ini. "Saat ini, kami memprioritaskan perbaikan di 55 RW. Target utama saya adalah penyelesaian fasilitas sanitasi komunal dan perbaikan sistem drainase," tegasnya.

Menurutnya, pembangunan fasilitas sanitasi komunal ini akan dilaksanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing wilayah. Selain pembangunan fasilitas sanitasi komunal, program ini juga mencakup perbaikan sanitasi lingkungan secara menyeluruh, revitalisasi saluran air, dan pembangunan atau perbaikan balai RW sebagai pusat kegiatan masyarakat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, menjelaskan bahwa pendekatan pembangunan fasilitas sanitasi komunal bersifat fleksibel dan adaptif. "Desain dan spesifikasi fasilitas sanitasi komunal akan disesuaikan dengan kondisi eksisting di setiap RW dan berdasarkan usulan dari warga setempat. Jika suatu RW memang membutuhkan fasilitas sanitasi komunal, kami akan mengusulkannya. Namun, jika tidak ada kebutuhan, maka pembangunan tidak akan dipaksakan," ujarnya.

Pramono Anung juga menekankan bahwa pendekatan Pemprov DKI Jakarta dalam penataan kawasan padat penduduk tidak bersifat represif atau menggusur. Ia menggarisbawahi pentingnya pelayanan proaktif kepada warga dan upaya untuk mempertahankan mata pencaharian masyarakat setempat. "Saya telah menginstruksikan Dinas Perumahan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada warga. Contohnya, jika ada bangunan di sekitar balai RW yang digunakan untuk berjualan, jangan digusur. Karena itu adalah sumber pendapatan bagi warga," jelasnya.

Inisiatif pembangunan fasilitas sanitasi komunal ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas hidup warga di kawasan padat penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, terdapat 445 RW yang tergolong sebagai kawasan padat penduduk di Jakarta. Pada tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan perbaikan infrastruktur dasar di 55 RW sebagai langkah awal dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh di ibu kota.

Daftar Pekerjaan

• Pembangunan MCK komunal
• Perbaikan sanitasi lingkungan
• Revitalisasi saluran air
• Pembangunan atau perbaikan balai RW