Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengumumkan bahwa 65 Sekolah Rakyat telah siap untuk beroperasi pada tahun 2025. Inisiatif ini diharapkan dapat menampung sekitar 6.800 siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang beruntung.

"Proses persiapan terus berjalan," ujar Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, setelah menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang membahas sarana dan prasarana Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial, Jakarta. Ia menambahkan bahwa sekitar 35 lokasi potensial masih dalam tahap peninjauan lebih lanjut, dengan harapan lebih dari 30 lokasi akan dinyatakan layak untuk pendirian sekolah.

Jumlah 65 sekolah yang siap beroperasi merupakan peningkatan dari rencana awal yang hanya mencakup 53 lokasi pada tahap pertama di bulan Juli. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyatakan kelayakan 35 lokasi tambahan, sehingga potensi jumlah siswa yang dapat tertampung meningkat hingga 10.000 orang.

Kemensos dan Kementerian PU bekerja sama untuk mencapai target 100 lokasi Sekolah Rakyat pada Juli 2025. Kapasitas setiap sekolah bervariasi, mulai dari 50 hingga 100 siswa. Gus Ipul berharap jumlah sekolah yang beroperasi dapat terus bertambah.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyampaikan optimisme pemerintah terhadap keberhasilan program Sekolah Rakyat. Dukungan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) menjadi kunci keberhasilan program ini.

"Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak. Pemerintah telah bekerja keras untuk mempersiapkan dan melaksanakan program Sekolah Rakyat ini," kata Juri, seraya menekankan pentingnya dukungan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan yang layak bagi generasi muda.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menambahkan bahwa pihaknya mendukung program Sekolah Rakyat melalui koordinasi dengan pemda. Keterlibatan pemda sangat penting, terutama dalam penyediaan lahan, perizinan, akses jalan, air, dan listrik.

"Kerja sama dengan pemda juga diperlukan dalam hal penyediaan guru dan penerimaan siswa," jelas Tito. Ia mengungkapkan bahwa pemda telah mengusulkan 351 lokasi potensial untuk pendirian Sekolah Rakyat, yang tersebar di 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota.

Namun, Tito menegaskan bahwa setiap usulan lokasi harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, termasuk ketersediaan lahan yang bebas masalah atau sengketa, serta akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air, dan listrik. Lintas kementerian, termasuk Kemendagri, Kemensos, dan Kementerian PU, akan melakukan pengecekan terhadap lahan yang diusulkan.

Mendagri juga berjanji akan mengirimkan surat edaran kepada kepala daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Jika diperlukan, kepala daerah dapat menerbitkan peraturan daerah (perda) terkait aset yang digunakan untuk Sekolah Rakyat. Aset tersebut akan tetap menjadi milik pemda, namun dipinjamkan kepada Kemensos.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menyatakan kegembiraannya atas dukungan luas yang diberikan kepada program ini. Ia mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur Sekolah Rakyat akan berbasis digital, termasuk sistem manajemen, presensi, dan kurikulum.

Nuh meyakini bahwa tujuan mulia dari Presiden, yaitu memuliakan kaum miskin atau duafa, dapat tercapai melalui kerja sama lintas sektoral.