Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting di Istana Negara, Jakarta, dengan dua tokoh yang digadang-gadang akan menduduki posisi strategis di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kedua tokoh tersebut adalah Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budi Utama dan Bimo Wijayanto. Pertemuan ini memicu spekulasi mengenai perombakan kepemimpinan di tubuh Kemenkeu, khususnya pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dan Bea Cukai.

Bimo Wijayanto mengonfirmasi bahwa ia dan Letjen Djaka Budi Utama menerima undangan dari Presiden Prabowo untuk membahas peran mereka dalam pemerintahan mendatang. Fokus utama pertemuan tersebut adalah arahan dari Presiden terkait perbaikan sistem perpajakan di Indonesia. Prabowo menekankan pentingnya sistem yang akuntabel, berintegritas, dan independen untuk mengamankan program-program nasional, terutama dari sisi penerimaan negara.

"Hari ini saya dengan Pak Letjen Jaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan, beliau menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, lebih berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara," ujar Bimo kepada awak media usai pertemuan. Ia menambahkan bahwa dirinya dan Letjen Djaka akan bergabung dengan Kemenkeu sesuai arahan Menteri Keuangan.

Profil kedua tokoh ini cukup menarik. Letjen Djaka Budi Utama saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN). Sementara itu, Bimo Wijayanto memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli di Kantor Staf Presiden dan asisten deputi investasi strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Penunjukan keduanya mengindikasikan keinginan Presiden Prabowo untuk membawa wajah baru dan segar ke dalam jajaran pimpinan Kemenkeu.

Meski belum ada pengumuman resmi mengenai posisi yang akan diemban, santer beredar kabar bahwa Bimo Wijayanto akan mengisi kursi Dirjen Pajak, sementara Letjen Djaka Budi Utama akan menjadi Dirjen Bea Cukai. Namun, Bimo enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Keuangan untuk memberikan pengumuman resmi.

"Saya belum bisa memberikan ke publik, saya harus berkonsultasi dengan Menteri Keuangan. Tapi memang ada beberapa hal yang diberikan arahan kuat oleh Bapak Presiden untuk melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk membuat martabat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk bisa lebih kuat dalam mengamankan penerimaan negara," jelasnya.

Bimo juga belum dapat memastikan kapan dirinya dan Letjen Djaka Budi Utama akan dilantik. Ia meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan. Pertemuan ini semakin memperjelas komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kinerja Kemenkeu dalam mengelola keuangan negara dan mencapai target-target pembangunan nasional.