Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Said, yang lebih dikenal dengan nama Pasha Ungu, mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengawasi penyelenggaraan program Sekolah Rakyat. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pasha Ungu menekankan pentingnya pengawasan independen untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. "Kami berharap komite pengawas independen dibentuk oleh masyarakat, agar Sekolah Rakyat ini betul-betul menjadi proyek yang baik, optimal, dan sesuai dengan cita-cita," ujarnya, mengutip Antaranews. Ia menyoroti kerentanan sektor pendidikan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terutama dalam proyek-proyek besar seperti Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut, Pasha mencontohkan potensi nepotisme dalam proses seleksi calon peserta didik Sekolah Rakyat. Ia khawatir kedekatan dengan tokoh masyarakat setempat, seperti kepala desa, ketua RT, atau camat, dapat memengaruhi proses seleksi. Selain itu, ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan pemilihan calon peserta didik. "Pendidikan ini termasuk lima poin yang paling rawan terjadinya korupsi. Jangan sampai nanti, tiba-tiba ada anaknya kepala desa, anaknya Pak Lurah yang sekolah karena ini soal gratis, backup sepenuhnya oleh pemerintah," tegasnya.

Oleh karena itu, pembentukan komite pengawas independen yang terdiri dari berbagai tokoh masyarakat dinilai krusial untuk menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Komite ini diharapkan dapat mencegah penyimpangan dan memastikan program tersebut tepat sasaran.

Selain pengawasan, Pasha juga memberikan masukan terkait pemilihan lokasi Sekolah Rakyat. Ia mengusulkan agar lokasi Sekolah Rakyat mempertimbangkan kedekatan dengan tempat tinggal mayoritas calon peserta didik. Ia juga meminta agar pemerintah menyediakan bantuan transportasi bagi calon peserta didik yang tinggal jauh dari lokasi sekolah.

"Karena rata-rata anak-anak miskin kita ini biasanya ada di pinggiran sungai, di pesisir pantai, ada yang di atas gunung. Apakah nanti mereka itu ada bantuan transportasi untuk menjemput. Ini kan tentu harus dipikirkan," kata Pasha Ungu.

Sebelumnya, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, mengumumkan bahwa program Sekolah Rakyat akan diluncurkan pada pertengahan Juli 2025 dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. "Insya Allah pertengahan Juli itu bisa dimulai dan akan diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya di Kementerian Sosial (Kemensos) Salemba Jakarta.