Proyek Sekolah Rakyat Tahap I Mulai Bergulir: Target dan Sumber Pendanaan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengumumkan dimulainya tahap pertama pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif yang menargetkan penyelesaian 100 sekolah pada tahun 2025.

Menurut Menteri PU, Dody Hanggodo, renovasi ringan hingga sedang (non-struktural) telah dimulai pada 65 sekolah sejak minggu lalu. Proyek ini menargetkan penyelesaian 65 sekolah tersebut pada awal Juli mendatang. Sekolah-sekolah yang termasuk dalam tahap awal ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi:

• 13 sekolah di Sumatera
• 34 sekolah di Jawa
• 3 sekolah di Kalimantan
• 8 sekolah di Sulawesi
• 3 sekolah di Bali/Nusa Tenggara
• 2 sekolah di Maluku Utara
• 2 sekolah di Papua

Sementara itu, survei lokasi masih berlangsung untuk 35 sekolah lainnya yang menjadi bagian dari target 100 sekolah rakyat tahun 2025. Proses survei ini berpotensi menyebabkan keterlambatan penyelesaian dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang sudah memulai proses renovasi. Meskipun demikian, Kementerian PU berusaha untuk mempercepat proses ini agar dapat menyelesaikan seluruh target pada Juli atau Agustus 2025.

Dody menjelaskan bahwa tahap I penanganan Sekolah Rakyat berfokus pada renovasi yang mencakup perbaikan struktur bangunan sekolah yang sudah ada serta penyediaan meubelair. Tahap II, yang dijadwalkan selesai pada tahun 2026, akan melibatkan pembangunan gedung sekolah baru.

Saat ini, Kementerian PU telah memverifikasi 219 lokasi usulan untuk tahap II. Dari jumlah tersebut, 35 lokasi telah disetujui, sementara 69 lokasi belum disetujui karena masalah kelengkapan sertifikat lahan. Sebanyak 115 lokasi ditolak karena tidak memenuhi ketentuan lahan yang ditetapkan. Untuk lokasi yang ditolak, Kementerian PU akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Sosial untuk mengusulkan lokasi pengganti yang lebih sesuai.

Alokasi Anggaran untuk Sekolah Rakyat

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,33 triliun untuk operasional Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025-2026. Sekolah dengan konsep asrama ini merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa anggaran operasional untuk 100 sekolah rakyat akan berasal dari APBN masing-masing Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat. Misalnya, anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana akan dibiayai oleh Kementerian PU, sementara biaya makan siang siswa akan ditanggung oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Gus Ipul menjelaskan bahwa APBN akan menjadi sumber utama pendanaan. Anggaran ini akan mencakup berbagai kebutuhan operasional sekolah, termasuk gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya, biaya keamanan, perawatan, serta perlengkapan sekolah seperti laptop, alat-alat sekolah, dan seragam.