Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan menjadi fokus utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.

Dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III, Sri Mulyani menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026. Dokumen ini menjadi landasan awal dalam proses penyusunan APBN 2026. Sri Mulyani menjelaskan bahwa evaluasi kinerja kementerian/lembaga serta langkah-langkah efisiensi yang telah dilakukan akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pagu anggaran APBN.

"Efisiensi ini sangat penting untuk memastikan bahwa belanja negara lebih produktif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. Pemerintah menargetkan alokasi belanja negara pada kisaran 14,19% hingga 14,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2026.

Strategi jangka menengah pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial, bertujuan mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Strategi ini berfokus pada delapan agenda pembangunan utama, yang meliputi:

• Ketahanan pangan
• Ketahanan energi
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Program pendidikan
• Program kesehatan
• Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM
• Pertahanan semesta
• Akselerasi investasi dan perdagangan global

Sri Mulyani menambahkan bahwa strategi-strategi ini selaras dengan Asta Cita, delapan prioritas Presiden terpilih, dan akan dioptimalkan melalui program-program yang dikembangkan oleh kementerian dan lembaga terkait, dengan arahan dari Presiden.