Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perhubungan, tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menertibkan truk Over Dimension dan Overload (ODOL). Koordinasi intensif telah dilakukan dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk guna memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif.

Fokus utama dalam waktu dekat adalah menggelar sosialisasi secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aturan dan konsekuensi yang akan diterapkan. Setelah sosialisasi, akan diberikan peringatan kepada para pelanggar sebelum tindakan penegakan hukum diberlakukan.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menekankan komitmen pemerintah untuk menanggapi perhatian masyarakat terkait isu ODOL. Sosialisasi yang akan dilakukan menyasar berbagai pihak terkait agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar dan efektif.

Penertiban truk ODOL akan diprioritaskan pada titik-titik strategis yang sering dilalui oleh kendaraan berat, seperti pelabuhan, jalan tol, dan kawasan industri. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh truk ODOL terhadap infrastruktur jalan dan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Selain itu, pemerintah berencana untuk mengoptimalkan penggunaan sistem Weigh In Motion (WIM) di jalan tol. Sistem ini akan dilengkapi dengan alat pendeteksi kecepatan dan sistem pemantauan jalur masuk kendaraan. Dengan demikian, diharapkan dapat dilakukan pendataan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kendaraan yang melintas di jalan tol.

Dengan serangkaian langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan, serta meminimalkan kerusakan infrastruktur akibat truk ODOL.