Pemerintah Kota Jakarta Utara berencana memberikan rekomendasi kepada para nelayan yang terdampak pembangunan pagar beton di perairan Marunda agar dapat mengakses program subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Langkah ini diambil sebagai respon atas keluhan para nelayan yang mengalami kesulitan mencari ikan akibat adanya proyek pembangunan tersebut.

Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara, Unang Rustanto, menjelaskan bahwa rekomendasi dari Sudin KPKP merupakan syarat wajib bagi nelayan untuk dapat memperoleh BBM bersubsidi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. "Semua nelayan yang mengajukan permohonan subsidi BBM harus memiliki rekomendasi dari Sudin dengan persyaratan yang ketat, agar penyalurannya tepat sasaran," ujarnya.

Untuk mendapatkan rekomendasi tersebut, para nelayan harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Selain itu, mengingat kuota BBM bersubsidi yang terbatas, prioritas akan diberikan kepada nelayan yang berdomisili di wilayah Jakarta Utara, khususnya di daerah Cilincing, Kalibaru, dan Muara Angke.

Persoalan ini bermula dari keluhan nelayan di kawasan utara Marunda terkait dampak pembangunan pagar beton di laut. Pagar tersebut diduga merupakan bagian dari proyek reklamasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta. Proyek reklamasi tersebut mencakup tiga titik lokasi. Satu titik telah beroperasi sebagai pelabuhan batu bara curah, sementara titik kedua masih dalam tahap pengerukan, dan titik ketiga baru dalam tahap pembangunan fondasi.

Pembangunan di atas lahan yang sebelumnya menjadi area tangkapan ikan para nelayan telah menyebabkan penurunan signifikan dalam hasil tangkapan mereka. Kondisi ini memaksa para nelayan untuk melaut lebih jauh guna mencari ikan, yang pada gilirannya meningkatkan konsumsi dan biaya BBM. Para nelayan berharap dengan adanya subsidi BBM ini, beban ekonomi mereka dapat sedikit teratasi hingga ada solusi jangka panjang terkait dampak pembangunan di perairan Marunda.

Berikut adalah rangkuman dampak pembangunan proyek reklamasi bagi nelayan Marunda:

• Penurunan Hasil Tangkapan: Area tangkapan ikan nelayan berkurang akibat proyek reklamasi.
• Peningkatan Biaya Operasional: Nelayan harus melaut lebih jauh untuk mencari ikan, menyebabkan peningkatan biaya BBM.
• Ancaman Mata Pencaharian: Pembangunan mengancam keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional.

Pemberian subsidi BBM ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara untuk membantu nelayan mengatasi kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Pemerintah Kota Jakarta Utara juga berjanji akan terus mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi dampak pembangunan reklamasi terhadap mata pencaharian nelayan.