Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Budi Arie Setiadi, melakukan kunjungan ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu, 21 Mei 2025. Kedatangan Budi Arie bersama rombongan dari Kementerian Koperasi dan UKM ini bertujuan untuk melakukan audiensi terkait upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Rombongan tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.15 WIB. Budi Arie, yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam, memberikan sedikit komentar kepada awak media yang telah menunggu, berjanji akan memberikan keterangan lebih lanjut setelah acara audiensi selesai.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya agenda pertemuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa KPK akan menerima audiensi dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk membahas berbagai strategi dan langkah preventif dalam memberantas korupsi di sektor koperasi dan UKM. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara KPK dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan.

Fokus utama audiensi adalah identifikasi potensi kerawanan korupsi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, serta merumuskan langkah-langkah mitigasi yang efektif. KPK dan Kementerian Koperasi dan UKM akan berkolaborasi dalam menyusun program-program sosialisasi dan edukasi antikorupsi yang menyasar para pelaku koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.

Beberapa poin penting yang kemungkinan besar dibahas dalam audiensi tersebut meliputi:

• Penguatan sistem pengawasan internal: Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan program-program Kementerian Koperasi dan UKM.
• Peningkatan transparansi: Mendorong keterbukaan informasi terkait anggaran, program, dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM kepada publik.
• Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Governance): Mengadopsi prinsip akuntabilitas, responsibilitas, dan fairness dalam setiap aspek pengelolaan organisasi.
• Peningkatan partisipasi masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan terhadap potensi tindak pidana korupsi di sektor koperasi dan UKM.
• Pemanfaatan teknologi informasi: Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan program-program Kementerian Koperasi dan UKM secara real-time.

Kunjungan Menteri Koperasi dan UKM ke KPK ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Diharapkan, audiensi ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di sektor koperasi dan UKM, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Audiensi ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara KPK dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berintegritas. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan para pelaku koperasi dan UKM dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan ekonomi nasional tanpa terbebani oleh praktik-praktik korupsi.