Penundaan Program Makan Bergizi Gratis di Padang: Menanti Solusi Administratif

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat dinantikan di Kota Padang, Sumatera Barat, mengalami penundaan pelaksanaan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa penundaan ini disebabkan oleh belum tersedianya virtual account (VA) dan uang muka yang diperlukan untuk operasional program.

Menurut Dadan, kebijakan BGN saat ini mengharuskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki VA dan menerima uang muka sebagai persiapan awal sebelum program MBG dapat dijalankan. Uang muka ini diperuntukkan untuk membiayai operasional program selama sepuluh hari pertama. Dengan kata lain, SPPG di Padang belum dapat melaksanakan program MBG yang seharusnya sudah dimulai sejak 19 Mei lalu karena kedua persyaratan tersebut belum terpenuhi.

Kebijakan pemberian uang muka ini diambil sebagai langkah antisipasi agar SPPG tidak perlu lagi menggunakan dana pribadi untuk menalangi biaya operasional program. BGN ingin memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan program MBG berjalan secara sistematis dan akuntabel, tanpa membebani mitra pelaksana dengan masalah pendanaan di awal.

Dadan menjelaskan bahwa besaran uang muka yang seharusnya diterima oleh SPPG bervariasi, tergantung pada indeks harga bahan pangan di masing-masing daerah. Secara umum, uang muka yang disiapkan adalah sekitar Rp 450 juta. Namun, nominal ini dapat berbeda, terutama di daerah dengan tingkat kemahalan yang tinggi.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi perhatian dalam penundaan program ini:

• Kendala Utama: Belum tersedianya virtual account (VA) dan uang muka.
• Kebijakan BGN: SPPG harus memiliki VA dan uang muka sebelum program dimulai.
• Tujuan Uang Muka: Mencegah SPPG menalangi dana operasional program.
• Besaran Uang Muka: Bervariasi, rata-rata Rp 450 juta, tergantung indeks harga pangan daerah.

BGN berharap masalah administrasi ini dapat segera diselesaikan agar program MBG di Padang dapat segera dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi prioritas utama untuk memastikan keberhasilan program ini.