Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah berupaya mempercepat pengoperasian kembali fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan yang terletak di Jakarta Utara. Langkah ini diambil setelah adanya teguran dari Menteri Lingkungan Hidup terkait penundaan operasional fasilitas pengolahan sampah tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa penundaan sebelumnya disebabkan oleh kendala pada tahap pengujian. Masyarakat di sekitar lokasi RDF Rorotan mengeluhkan adanya bau tidak sedap yang muncul selama proses pengolahan sampah. Guna mengatasi permasalahan ini, Pramono Anung menegaskan bahwa pengujian ulang akan dilakukan dengan menggunakan sampah baru atau sampah yang berusia maksimal dua hari. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir potensi timbulnya bau yang mengganggu masyarakat.

"Saat ini, kami sedang mempersiapkan commissioning kembali. Operasional akan segera dimulai setelah commissioning berhasil, dan tidak ada lagi keluhan bau seperti yang terjadi sebelumnya. Hal ini dikarenakan feeder atau sampah yang digunakan adalah sampah baru," ujar Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025).

Pramono Anung berharap bahwa jika pengoperasian RDF Rorotan berjalan lancar, fasilitas ini akan menjadi warisan (legacy) yang berharga bagi pemerintahannya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, secara tegas meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk segera mengoperasikan RDF Rorotan. Pasalnya, tidak beroperasinya fasilitas ini menyebabkan sekitar 2.500 ton sampah per hari yang seharusnya diolah di RDF Rorotan, terpaksa dikirimkan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Kondisi ini dinilai kurang ideal dan perlu segera diatasi.

"Setiap hari Rorotan tidak beroperasi, ada konsekuensi 2.500 ton sampah yang tidak terolah. Dampaknya akan lebih besar. Oleh karena itu, saya menyarankan agar instalasi RDF Rorotan segera dioperasikan," tegas Hanif dalam keterangannya, Selasa (20/5/2025).

Untuk mencegah timbulnya bau yang mengganggu, Hanif menekankan pentingnya pemisahan sampah antara organik dan anorganik. Selain itu, ia juga menyarankan agar pengelola tidak mengolah sampah lama di RDF Rorotan. Hanif bahkan menargetkan agar fasilitas pengolahan sampah terbesar di Asia Tenggara ini dapat beroperasi pada Juni 2025.

"Semua teknologi di sini sudah lengkap. Jadi, tinggal menyesuaikan inputnya saja, yaitu sampahnya. Saya berharap ini segera dioperasikan dengan diskusi yang masif bersama masyarakat di sini," kata Hanif.

"Jangan hanya karena masalah kecil, kemudian ada 2.500 ton sampah kita yang terbengkalai," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hanif Faisol Nurofiq juga meminta DLH DKI Jakarta untuk menghitung secara rinci biaya pengumpulan sampah, pengangkutan, hingga harga jual setelah limbah diolah menjadi produk RDF. Selisih pembiayaan tersebut, menurutnya, perlu didiskusikan dengan masyarakat serta produsen.

"Jadi, tidak ada yang terlepas dari tanggung jawab. Semuanya harus bersih. Artinya, kalau kita memang dibebani biaya Rp 2.000 untuk mengolah 1 kilo sampah, maka kita upayakan untuk tidak membayar dengan cara mengurangi produksi sampah," papar Hanif.