Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) penting yang menghadirkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas secara komprehensif kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif prioritas dari pemerintah.

Rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, ini difokuskan pada sejumlah isu krusial. Pertama, aspek keamanan pangan dalam implementasi program MBG menjadi sorotan utama. DPR ingin memastikan bahwa seluruh makanan yang didistribusikan aman dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Kedua, penerapan standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG dievaluasi secara mendalam. Hal ini penting untuk menjamin bahwa program tersebut tidak hanya memberikan makanan gratis, tetapi juga makanan yang bergizi seimbang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, rapat juga membahas prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). DPR ingin memastikan bahwa seluruh proses produksi makanan yang digunakan dalam program MBG, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan, dilakukan sesuai dengan standar keamanan dan kebersihan yang ketat. Upaya preventif dan strategi penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan juga menjadi bagian penting dari diskusi. DPR menekankan pentingnya memiliki mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengatasi kasus keracunan pangan, sehingga dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan BGN dan BPOM. Ia menegaskan bahwa tujuan rapat ini bukan untuk mencari kesalahan atau menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk mencari solusi terbaik untuk memastikan program MBG berjalan dengan sukses dan aman bagi masyarakat. Charles mengakui bahwa telah terjadi beberapa kasus keracunan dalam program MBG. Oleh karena itu, DPR berupaya untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang komprehensif.

"Kita hadir di sini untuk mencari solusi ke depan sehingga dua lembaga ini bisa bekerja sama dalam memastikan program Bapak Presiden ini dijalankan dengan baik dengan aman dan juga bisa berhasil," tegas Charles saat membuka RDP. Ia berharap bahwa rapat ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan keamanan dan kualitas program MBG.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain:

• Evaluasi Keamanan Pangan: Menilai kembali prosedur keamanan pangan yang diterapkan dalam program MBG dan mengidentifikasi potensi risiko keracunan.
• Peningkatan Standar Gizi: Memastikan bahwa makanan yang didistribusikan dalam program MBG memenuhi standar gizi yang ditetapkan dan memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi penerima.
• Pengawasan Produksi Pangan: Memperketat pengawasan terhadap proses produksi makanan yang digunakan dalam program MBG, termasuk pemilihan bahan baku, pengolahan, dan pengemasan.
• Peningkatan Koordinasi: Meningkatkan koordinasi antara BGN, BPOM, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program MBG.
• Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan pangan dan gizi seimbang.
• Penanganan KLB: Memperkuat mekanisme penanganan KLB keracunan pangan, termasuk identifikasi sumber penyebab, penanggulangan, dan pencegahan kejadian serupa di masa depan.

Diharapkan, dengan adanya rapat koordinasi ini, program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia.