Keterbatasan Anggaran Jadi Alasan Lambatnya Perbaikan Jalan di Pandeglang, Pemkab Imbau Warga Bersabar

Aksi perbaikan jalan secara swadaya oleh masyarakat di berbagai wilayah Pandeglang mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Pemkab memahami betul aspirasi masyarakat yang mendambakan infrastruktur jalan yang memadai. Namun, dengan berat hati, Pemkab Pandeglang meminta masyarakat untuk bersabar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang, Asep Rahmat, mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam upaya perbaikan dan pembangunan jalan di wilayah tersebut. Asep menjelaskan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat, yang dialokasikan untuk pembangunan jalan, mengalami penarikan kembali dengan alasan efisiensi anggaran. Hal ini berdampak signifikan terhadap kemampuan Pemkab Pandeglang untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang mendesak.

"Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang jalan dan irigasi ditarik kembali ke pusat. Kami memahami betul kebutuhan masyarakat, namun kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas," ujar Asep.

Menyikapi situasi ini, Bupati Pandeglang telah mengambil langkah proaktif dengan mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum agar dana DAK yang ditarik dapat dikembalikan. Langkah ini diambil mengingat kondisi fiskal Kabupaten Pandeglang yang belum mandiri dan sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat. Bupati berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan infrastruktur di Pandeglang.

"Ibu Bupati telah bersurat kepada kementerian terkait, memohon agar DAK yang ditarik dapat dikembalikan. Kami sangat berharap permohonan ini dapat dikabulkan," imbuh Asep.

Lebih lanjut, Asep mengungkapkan bahwa panjang ruas jalan milik Pemkab Pandeglang yang mengalami kerusakan mencapai 251 kilometer. Untuk memperbaiki seluruh ruas jalan tersebut, diperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun. Angka ini jauh melampaui kemampuan fiskal yang dimiliki oleh Pemkab Pandeglang saat ini.

Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi Pemkab Pandeglang. Di satu sisi, pemerintah daerah memahami betul kebutuhan mendesak masyarakat akan infrastruktur jalan yang memadai. Namun, di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi penghalang utama dalam merealisasikan harapan tersebut. Pemkab Pandeglang terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk dengan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan mencari alternatif sumber pendanaan lainnya.

Sebelumnya, aksi swadaya perbaikan jalan oleh masyarakat Pandeglang menjadi viral dan mendapat perhatian luas. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kondisi jalan yang rusak dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah mereka.

Berikut adalah beberapa kecamatan yang warganya melakukan perbaikan jalan secara swadaya:

• Cigeulis
• Ciseureuhen

Aksi swadaya ini menunjukkan tingginya kepedulian dan gotong royong masyarakat Pandeglang dalam mengatasi permasalahan yang ada. Namun, perbaikan jalan secara swadaya bukanlah solusi jangka panjang. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat.