Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan perhatian serius terhadap maraknya pembangunan vila ilegal di kawasan perbukitan Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menteri LHK, Raja Juli Antoni, menyatakan komitmennya untuk melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang melanggar aturan tata ruang dan lingkungan hidup.

Kekhawatiran ini muncul seiring dengan pesatnya perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Pembangunan akomodasi pariwisata yang tidak terkendali, khususnya vila-vila yang berdiri di atas bukit, dinilai berpotensi merusak ekosistem dan bentang alam yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menertibkan pembangunan-pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan," tegas Raja Juli saat mengunjungi Persemaian Mandalika Modern di Desa Rembitan, Lombok Tengah, baru-baru ini. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan hidup.

Menyadari kebutuhan akomodasi pariwisata di KEK Mandalika, Raja Juli Antoni menekankan bahwa pembangunan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ia menggarisbawahi bahwa status Mandalika sebagai destinasi pariwisata super prioritas tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan kelestarian hutan dan lingkungan.

KLHK mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Provinsi NTB untuk bersinergi dalam mengendalikan kerusakan hutan dan memastikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Langkah-langkah pengendalian yang tepat diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Selain menyoroti pembangunan vila ilegal, Menteri LHK juga memberikan perhatian pada alih fungsi lahan hutan dan bukit menjadi lahan pertanian, terutama untuk tanaman jagung. Untuk mengatasi masalah ini, KLHK mendorong penerapan sistem agroforestri sebagai solusi berkelanjutan yang menggabungkan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan. Model ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.

• Agroforestri sebagai Solusi Berkelanjutan Sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan (pohon) untuk meningkatkan keuntungan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

KLHK meyakini bahwa dengan penerapan agroforestri, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan sejalan dengan upaya menjaga kelestarian hutan. Sistem ini memberikan alternatif penghidupan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar hutan.

Penertiban vila ilegal dan penerapan agroforestri merupakan bagian dari upaya komprehensif KLHK untuk memastikan pembangunan pariwisata di Mandalika berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan Mandalika dapat terus berkembang sebagai destinasi pariwisata unggulan yang tetap menjaga keindahan alam dan kelestarian lingkungannya.