Presiden Prabowo Instruksikan Penyederhanaan Regulasi, Ancam Sanksi Bagi Pejabat yang Menghambat

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras terkait kompleksitas regulasi di Indonesia. Dalam forum IPA Convex ke-49 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, Banten, pada hari Rabu (21/5/2025), Presiden menekankan urgensi penyederhanaan regulasi untuk mempercepat pembangunan dan investasi.

"Saya akan mengganti pejabat yang tidak bersedia menyederhanakan regulasi, akan saya copot," tegas Presiden Prabowo, menyampaikan komitmennya untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan responsif.

Presiden menyoroti bahwa banyaknya regulasi yang rumit dan berbelit-belit justru menghambat kemajuan dan menghalangi potensi investasi di berbagai sektor. Beliau menekankan bahwa pola pikir yang mempersulit proses harus dihilangkan.

"Saya minta diubah budaya, kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Ubah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di Republik kita yang kita cintai ini, saudara-saudara," ungkap Presiden Prabowo, menyerukan perubahan mendasar dalam budaya birokrasi.

Sorotan Terhadap Potensi Energi Nasional dan Regulasi

Presiden Prabowo juga menyoroti potensi besar Indonesia di sektor energi, khususnya minyak dan gas (migas). Beliau menyatakan bahwa regulasi yang ada seharusnya mendukung pengembangan sektor ini, bukan malah menghambatnya. Penyederhanaan regulasi di sektor energi akan menarik investasi dan meningkatkan produksi, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Saya minta badan-badan regulasi sederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi. Ini ada kecenderungan tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya, Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi," tegas mantan Menteri Pertahanan tersebut.

Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus berperan sebagai pelayan masyarakat, memberikan dukungan dan kemudahan bagi siapa saja yang ingin berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Beliau mengingatkan bahwa kecepatan dan efisiensi adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Langkah Konkrit untuk Penyederhanaan Regulasi

Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam penyederhanaan regulasi. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain:

• Identifikasi dan Penghapusan Regulasi yang Tumpang Tindih: Melakukan inventarisasi terhadap seluruh regulasi yang ada dan menghapus regulasi yang saling bertentangan atau tidak relevan.
• Digitalisasi Proses Perizinan: Mengembangkan sistem perizinan online yang terintegrasi dan transparan untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses.
• Pelibatan Stakeholder: Melibatkan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses penyusunan regulasi untuk memastikan regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi semua pihak.
• Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas regulasi yang ada dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.