Jakarta menghadapi tantangan kemacetan yang semakin kompleks, berbagai solusi terus diupayakan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan-jalan ibu kota. Salah satu ide menarik datang dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang mengusulkan pemberian insentif bagi warga yang bersedia beralih menggunakan transportasi umum.

Ahok, yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang lugas, menyampaikan ide tersebut setelah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota. Ia mengapresiasi kebijakan Gubernur Pramono Anung yang telah mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Menurutnya, langkah ini merupakan awal yang baik untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengatasi kemacetan.

Untuk lebih mendorong minat masyarakat, Ahok mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta memberikan semacam "hadiah" bagi para pengguna transportasi umum. Hadiah tersebut dapat berupa voucher belanja atau insentif lain yang menarik, sehingga warga merasa lebih termotivasi untuk meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke transportasi publik. "Kalau naik kendaraan umum, dapat voucher belanja. Iya, dong!" ujar Ahok dengan penuh semangat.

Kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN sendiri telah diatur dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2024. Ingub ini mewajibkan seluruh ASN di Jakarta untuk menggunakan berbagai moda transportasi umum, seperti Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, KRL Commuter Line, Kereta Bandara, bus reguler, angkutan kota (angkot), kapal, atau kendaraan antar jemput karyawan saat berangkat dan pulang kerja.

Namun, terdapat pengecualian bagi ASN dengan kondisi tertentu, seperti sakit, hamil, disabilitas, atau petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas khusus untuk menjalankan tugasnya. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk lebih memilih transportasi umum sebagai alternatif transportasi sehari-hari, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta.

Ide Ahok mengenai insentif bagi pengguna transportasi umum ini dapat menjadi pertimbangan serius bagi Pemprov DKI Jakarta. Pemberian insentif yang tepat dan menarik dapat meningkatkan efektivitas kebijakan penggunaan transportasi umum dan membantu menciptakan Jakarta yang lebih nyaman dan bebas macet.