Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan keseriusannya dalam menangani potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang melibatkan warga negara asing (WNA) di Bali. Tim dari Karojianstra Stamaops Polri menggelar pertemuan khusus dengan sejumlah Kapolres di wilayah hukum Polda Bali untuk membahas strategi komprehensif dalam menghadapi permasalahan ini.

Pertemuan yang berlangsung di Polres Gianyar pada hari Selasa, 20 Mei 2025 tersebut, dihadiri oleh Kapolres Klungkung, Kapolres Karangasem, dan Kapolres Bangli. Brigjen Pol. Marsudianto, selaku Karojianstra Stamaops Polri, memimpin langsung jalannya diskusi, didampingi oleh tim pengkajian strategi dari Mabes Polri serta perwakilan dari Polda Bali. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk merumuskan strategi nasional yang efektif, dengan mempertimbangkan masukan langsung dari para pelaksana di lapangan.

Brigjen Pol. Marsudianto menekankan pentingnya pengelolaan yang tepat terhadap peningkatan jumlah WNA yang berada di Bali. Ia mengingatkan bahwa tanpa penanganan yang baik, hal ini dapat memicu berbagai permasalahan sosial. Fokus utama adalah memastikan bahwa WNA yang datang ke Bali adalah wisatawan yang berkualitas dan mematuhi peraturan yang berlaku, bukan mereka yang melakukan kegiatan ilegal seperti bekerja atau membuka usaha tanpa izin resmi.

Sesi diskusi mendalam menjadi inti dari pertemuan tersebut, di mana tim pengkajian dari Mabes Polri bertukar pikiran dengan para pejabat utama Polres jajaran. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi:

• Penanganan Kejahatan WNA: Strategi penanganan kasus kejahatan yang melibatkan WNA, baik sebagai pelaku maupun korban, menjadi prioritas utama. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan deteksi dini, penegakan hukum yang tegas, serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait seperti Imigrasi dan Konsulat Jenderal.
• Inovasi dan Strategi Kreatif: Pertemuan ini juga menjadi wadah untuk berbagi informasi mengenai berbagai inovasi dan strategi kreatif yang telah diterapkan oleh jajaran Polda Bali dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi di wilayah lain.
• Penegakan Hukum dan Kendala: Diskusi juga menyentuh isu-isu terkait upaya penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar aturan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penanganan kasus. Hal ini mencakup masalah perbedaan bahasa, perbedaan sistem hukum, dan kompleksitas dalam mengumpulkan bukti.

Diharapkan, pertemuan ini dapat menghasilkan rumusan strategi yang komprehensif dan efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali, khususnya terkait dengan keberadaan WNA. Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat, baik lokal maupun internasional.