Ribuan Peserta CASN-PPPK Demo di Jakarta, 894 Personel Kepolisian Amankan Aksi

Penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) memicu gelombang demonstrasi di Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025. Ribuan peserta aksi dari berbagai penjuru berkumpul untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan mereka hingga akhir 2025 atau awal 2026. Aksi unjuk rasa yang terpusat di tiga lokasi strategis—Gedung DPR RI, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta Istana Negara—diwarnai dengan poster-poster berisi tuntutan dan kekhawatiran para peserta, yang sebagian besar berbunyi “Nasib 4 Juta CASN/PPPK Dipertaruhkan.” Mereka mendesak Menteri PAN-RB untuk mencabut surat edaran yang mengatur penyesuaian jadwal tersebut.

Sebagai antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum, Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat mengerahkan kekuatan penuh. Kombes Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Metro Jakarta Pusat, menyatakan bahwa sebanyak 894 personel kepolisian telah disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Personel tersebut disebar di titik-titik strategis di sekitar lokasi demonstrasi untuk memastikan aksi berlangsung aman dan tertib. Selain pengamanan personel, pihak kepolisian juga menerapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan yang berpotensi terjadi akibat konsentrasi massa. Meskipun detail rekayasa lalu lintas tidak dibeberkan secara spesifik, pihak kepolisian memastikan akan melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi di lapangan yang berkembang selama aksi berlangsung.

Penundaan Pengangkatan dan Dampaknya:

Keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan CASN dan PPPK 2024, yang awalnya dijadwalkan menerima NIP pada Maret 2025 untuk CPNS dan Februari serta Juli 2025 untuk PPPK, telah menimbulkan keresahan luas di kalangan peserta seleksi. Penundaan ini mengakibatkan pengangkatan CPNS baru akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK mulai bertugas pada 1 Maret 2026. Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, telah menjelaskan alasan penundaan tersebut dalam rapat bersama Komisi II DPR, mengatakan pemerintah mengusulkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau awal 2026. Namun, penjelasan tersebut belum mampu meredakan kekecewaan dan protes dari para peserta seleksi yang telah lama menantikan kepastian status kepegawaian mereka.

Demonstrasi yang berlangsung pada Senin, 10 Maret 2025, bukan hanya sekadar aksi unjuk rasa, tetapi juga menjadi representasi dari suara jutaan peserta CASN-PPPK yang menuntut transparansi dan kepastian dari pemerintah. Aksi ini juga menjadi sorotan penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang telah diambil dan mencari solusi terbaik untuk mengakomodir aspirasi para peserta seleksi CASN-PPPK. Ke depan, diharapkan pemerintah dapat lebih proaktif dalam berkomunikasi dan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada para peserta seleksi untuk menghindari kesalahpahaman dan meminimalkan potensi konflik sosial.

Tuntutan Utama Demonstran:

• Pencabutan Surat Edaran yang mengatur penyesuaian jadwal pengangkatan CASN dan PPPK 2024.
• Kepastian status kepegawaian bagi 4 juta peserta CASN-PPPK.
• Transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam proses pengangkatan CASN-PPPK.