Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah proaktif untuk meminimalisir risiko keracunan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini diwujudkan melalui serangkaian peningkatan standar dan sertifikasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program tersebut.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa setiap tahapan dalam program MBG kini dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan menu. Pemilihan menu gizi sendiri dilakukan setiap minggu oleh para ahli gizi yang bertugas di masing-masing SPPG. Hal ini dilakukan untuk memastikan variasi dan kandungan gizi yang optimal dalam setiap hidangan.

Pengawasan ketat juga dilakukan terhadap kualitas bahan baku. Dinas Ketahanan Pangan secara rutin melakukan pengecekan bulanan untuk memastikan kesegaran dan keamanan bahan-bahan yang digunakan. Selain itu, BGN juga melakukan pembenahan menyeluruh terhadap standar operasional di SPPG, termasuk penggunaan peralatan masak yang memenuhi standar kebersihan.

"Kami berupaya menciptakan dapur yang sehigienis mungkin, bahkan di beberapa lokasi sudah menggunakan lapisan epoksi dan desain tanpa sekat untuk memudahkan pembersihan. Seluruh bahan dan peralatan yang digunakan juga berbasis stainless steel, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI.

SPPG juga didorong untuk mengadopsi sistem semi-industri. Mitra katering yang terlibat dalam program MBG diminta untuk meningkatkan fasilitas mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BGN, termasuk penyediaan ruang penyimpanan basah dan kering yang memadai.

"Kami juga memperhatikan detail seperti penggunaan talenan yang berbeda untuk daging dan sayuran, serta pisau yang sesuai dengan peruntukannya. Hal ini penting untuk mencegah kontaminasi silang dan menjaga kebersihan makanan," jelas Dadan.

Selain peningkatan standar operasional, BGN juga tengah menyusun sistem sertifikasi untuk SPPG. Sertifikasi ini akan mencakup penilaian terhadap aspek laik higiene sanitasi dan penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). BGN menargetkan implementasi sertifikasi ini pada bulan Juni atau Juli.

"Sertifikasi ini akan menjadi tolok ukur bagi kualitas SPPG. Nantinya, setiap SPPG akan dievaluasi dan diberikan akreditasi berdasarkan kinerjanya, mulai dari kategori baik hingga unggul," pungkas Dadan.