Pemerintah tengah menimbang kelanjutan program pendidikan karakter berbasis barak militer yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menyusul sorotan tajam dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Program yang bertujuan membentuk karakter siswa ini justru menuai kekhawatiran terkait potensi pelanggaran hak-hak anak.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, saat dimintai tanggapannya mengenai temuan KPAI, memilih untuk berhati-hati dalam memberikan komentar. Ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya ke sebuah sekolah dasar di Magelang, Jawa Tengah, Abdul Mu'ti mengarahkan pertanyaan lebih lanjut kepada KPAI sebagai pihak yang melakukan investigasi langsung.

"Sebaiknya ditanyakan KPAI saja," ujarnya singkat, Rabu (21/5/2025). Ia juga mengindikasikan bahwa program barak militer tersebut belum dibahas secara mendalam di internal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan alasan minimnya informasi yang mereka miliki terkait latar belakang program tersebut.

KPAI sendiri sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran serius terkait program ini. Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, menyoroti absennya asesmen psikologis yang komprehensif sebelum siswa diikutsertakan dalam program barak militer. Temuan KPAI di lapangan menunjukkan bahwa sebagian siswa, sekitar 6,7 persen, bahkan tidak mengetahui alasan pasti mengapa mereka mengikuti program tersebut.

Kritik utama KPAI adalah potensi ketidaksesuaian antara metode pelatihan yang diterapkan di barak militer dengan karakteristik individual siswa. Ai Maryati Solihah menekankan bahwa pendekatan yang sama tidak bisa diterapkan untuk semua anak, mengingat latar belakang dan permasalahan yang mereka hadapi berbeda-beda. Ia mencontohkan perbedaan antara siswa yang pernah terlibat tawuran dengan siswa yang hanya sekadar membolos sekolah. Menurutnya, pelatihan yang tepat seharusnya disesuaikan dengan hasil asesmen individual masing-masing siswa.

KPAI mendesak agar program barak militer dievaluasi dan disempurnakan secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program tersebut tidak melanggar hak-hak anak, terutama hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta hak untuk terbebas dari diskriminasi. KPAI menyatakan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk merumuskan penyempurnaan yang diperlukan dan mencegah potensi pelanggaran hak anak di masa mendatang.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian KPAI antara lain:

• Asesmen psikologis: Perlunya asesmen psikologis yang mendalam sebelum siswa diikutsertakan dalam program.
• Kurikulum individual: Pentingnya menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan karakteristik dan kebutuhan individual siswa.
• Tujuan program: Kejelasan tujuan program bagi siswa dan orang tua.
• Pengawasan: Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program untuk mencegah potensi pelanggaran hak anak.

Dengan adanya sorotan dari KPAI dan respons dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, masa depan program barak militer ini menjadi tanda tanya. Evaluasi yang komprehensif dan penyempurnaan yang signifikan akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa program tersebut benar-benar memberikan manfaat positif bagi perkembangan karakter siswa tanpa mengorbankan hak-hak mereka.