Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan teguran keras terkait kinerja sejumlah wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) yang dinilai tidak optimal. Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto di acara The 49th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convex, Bahlil mengungkapkan adanya 10 WK yang telah memiliki rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) namun tidak menunjukkan aktivitas produksi yang signifikan.

"Saya laporkan bahwa saat ini ada 10 wilayah kerja yang sudah PoD, tapi mangkrak, enggak menjalankan," ujarnya. Bahlil menekankan potensi yang hilang akibat kondisi ini, menyebutkan bahwa 10 WK tersebut seharusnya dapat menambah produksi minyak hingga 31.300 barel per hari. Selain itu, terdapat pula 17 PoD lainnya yang belum terealisasi, dengan potensi produksi mencapai 360 juta barel minyak dan 18,351 miliar kaki kubik (Bcf) gas.

Meskipun tidak merinci lokasi spesifik dari 10 WK yang dimaksud, Bahlil menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan migas atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang bertanggung jawab atas pengelolaan WK tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target ambisius dalam peningkatan lifting minyak, yaitu sebesar 900.000 hingga 1 juta barel per hari pada tahun 2029–2030.

"Bagi KKKS yang sudah kita serahkan kewenangannya, tapi masih lambat, mohon maaf, secara undang-undang 5 tahun kita harus tarik ke negara dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan," tegasnya. Bahlil memastikan bahwa penindakan ini akan dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika terbukti melakukan kelalaian yang sama.

Ancaman pencabutan izin ini menjadi sinyal kuat bagi para pelaku industri migas untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi target produksi yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendorong investasi dan inovasi di sektor migas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.