Keluhan Pengemudi Ojek Online Menggema di DPR

Rabu (21/5/2025) menjadi hari penting bagi sejumlah pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online. Mereka menyampaikan keluh kesah langsung di hadapan Komisi V DPR RI dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Senayan, Jakarta. Isu utama yang diangkat adalah beban biaya aplikasi yang dinilai terlalu tinggi dan berbagai fitur layanan aplikator yang merugikan.

Salah satu sorotan utama datang dari Irfan, perwakilan pengemudi ojol dari asosiasi Lintas Gadjah Mada. Ia menyoroti keberadaan program slot berbayar yang ditawarkan oleh aplikator. Program ini memberikan opsi bagi pengemudi untuk berlangganan dengan iming-iming prioritas dalam mendapatkan order.

Dilema Program Slot Berbayar

Meski bersifat opsional, program slot berbayar ini justru menimbulkan masalah baru. Irfan menjelaskan, pengemudi yang tidak berlangganan merasa dirugikan karena order cenderung dialihkan kepada mereka yang membayar. "Orderan ini jadi terbelah. Di-skip orderan, hanya diutamakan untuk yang bayar Rp 30.000. Jadi orderan di-skip, disimpan, didahulukan diprioritaskan driver yang bayar. Nah, akhirnya driver yang tidak ikut program itu jadi sepi, jadi anyep. Nggak dapat order dia," ungkap Irfan.

Kondisi ini menciptakan dilema tersendiri. Pengemudi yang awalnya enggan berlangganan akhirnya terpaksa ikut serta demi menjaga pendapatan. Namun, hal ini berarti menambah beban biaya operasional mereka. Selain potongan biaya aplikasi sebesar 20%, mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp 30.000 untuk berlangganan.

Potongan Biaya Aplikasi dan Program 'Argo Goceng'

Irfan juga menyoroti implementasi Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP No. 1001 Tahun 2022 yang mengatur batasan maksimal biaya layanan sebesar 20%. Pada kenyataannya, banyak pengemudi yang masih dikenakan potongan lebih dari itu, bahkan mencapai 50%.

Keluhan lain datang dari Eki Zakiya Aziz, perwakilan Garda. Ia menyoroti program 'Argo Goceng' (Aceng) yang dianggap sangat merugikan pengemudi. Dalam program ini, pengemudi hanya menerima Rp 5.000 dari setiap order, berapapun biaya yang dibayarkan oleh penumpang.

Kurangnya Perlindungan dan Asuransi

Eki juga menyinggung tentang minimnya perlindungan dan sulitnya klaim asuransi bagi pengemudi. Meskipun aplikator menjanjikan perlindungan melalui asuransi, proses klaim seringkali rumit dan memakan waktu berbulan-bulan.

Usulan kepada DPR

Merespon berbagai keluhan tersebut, para pengemudi berharap Komisi V DPR RI dapat memfasilitasi dialog antara mereka dengan pihak aplikator. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terkait biaya layanan yang memberatkan dan berbagai fitur aplikasi yang merugikan. Mereka berharap, dengan adanya dialog, kesejahteraan pengemudi ojol dan taksi online dapat lebih diperhatikan.