Di tengah meningkatnya kekhawatiran global mengenai situasi kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza, Uni Eropa (UE) dan Inggris Raya mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengevaluasi kembali hubungan perdagangan mereka dengan Israel.

Pertemuan para menteri luar negeri UE di Brussel menghasilkan pengumuman penting dari Kepala Urusan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, mengenai peninjauan perjanjian kemitraan dagang dengan Israel. Keputusan ini menandai respons formal pertama dari UE terhadap krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza, di mana operasi militer Israel telah berlangsung sejak awal Mei.

Tekanan pada UE untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel meningkat di antara negara-negara anggota, terutama mengingat pembatasan yang berkelanjutan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Komisi Eropa akan meninjau kembali EU-Israel Association Agreement, sebuah pakta perdagangan bebas yang mengatur hubungan politik dan ekonomi antara kedua belah pihak.

Kallas menyambut baik keputusan Israel untuk mengizinkan sebagian bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza setelah blokade selama 11 pekan, namun menekankan bahwa langkah tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan yang mendesak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menerima izin untuk mengirim sekitar 100 truk bantuan ke Gaza, tetapi memperkirakan bahwa setidaknya 500 truk bantuan dan barang komersial diperlukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza.

Inggris juga telah menyuarakan keprihatinannya, dengan Menteri Luar Negeri David Lammy menyatakan bahwa pemerintah Inggris tidak dapat melanjutkan pembicaraan peningkatan perjanjian dagang dengan Israel selama pemerintah Israel terus menjalankan kebijakan yang dianggap "keterlaluan" di Gaza dan Tepi Barat.

"Sejarah akan menghakimi mereka," kata Lammy, mengkritik blokade bantuan, eskalasi konflik, dan pengabaian kekhawatiran dari sekutu dan mitra.

Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely, dipanggil ke Kantor Luar Negeri di London, di mana Menteri Urusan Timur Tengah Hamish Falconer menyampaikan teguran keras atas blokade bantuan kemanusiaan selama 11 pekan terhadap Gaza, menyebutnya sebagai tindakan yang "kejam dan tak bisa dibenarkan".

Spanyol telah menyerukan sanksi terhadap Israel dan mendesak UE untuk mengambil tindakan tegas untuk mencegah bencana kemanusiaan. Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menekankan bahwa jika pelanggaran hak asasi manusia terbukti, perjanjian perdagangan dapat ditangguhkan.

Beberapa negara anggota UE, termasuk Jerman, Austria, Hongaria, dan Ceko, tetap menolak penjatuhan sanksi terhadap Israel. Jerman, misalnya, menegaskan terikat oleh "tanggung jawab sejarah" terhadap Israel.

Perpecahan internal di dalam UE membuat respons kolektif menjadi sulit. James Moran, mantan duta besar UE untuk Timur Tengah, mencatat bahwa tanpa kesepakatan bulat, UE terbatas pada pendanaan bantuan kemanusiaan dan mendukung diplomasi pihak lain. Sejumlah negara kini mengambil langkah sendiri. Norwegia, Irlandia, dan Spanyol telah secara resmi mengakui negara Palestina, sementara Prancis dan Belgia dikabarkan mempertimbangkan hal yang sama.

Tekanan pada UE untuk bertindak atas krisis kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat kemungkinan akan berlanjut. Abdullah Al Rabeeah, kepala Pusat Bantuan Kemanusiaan Raja Salman dari Arab Saudi, mendesak komunitas internasional untuk menekan Israel agar membuka semua jalur bantuan bagi warga yang membutuhkan.

James Moran menepis klaim Israel bahwa bantuan kemanusiaan diselewengkan oleh Hamas, menyebutnya sebagai "propaganda". Dia menekankan bahwa masalah utamanya adalah pembatasan bantuan yang digunakan Israel sebagai senjata perang, yang dikonfirmasi oleh PBB.

Peneliti Hugh Lovatt berpendapat bahwa Gaza menjadi ujian bagi kredibilitas Uni Eropa. Dia mempertanyakan kemampuan UE untuk bertindak dalam situasi di mana hukum, nilai, dan kepentingan mereka sendiri terlibat.

Berikut adalah poin-poin penting dari situasi ini:

• Peninjauan Hubungan Dagang: UE dan Inggris sedang meninjau kembali hubungan dagang mereka dengan Israel karena meningkatnya kekhawatiran tentang situasi kemanusiaan di Gaza.
• Tekanan Internasional: Israel menghadapi tekanan internasional yang meningkat untuk meringankan pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
• Perpecahan di UE: Negara-negara anggota UE terpecah mengenai apakah akan menjatuhkan sanksi terhadap Israel.
• Tindakan Individual: Beberapa negara Eropa mengambil tindakan sendiri, seperti mengakui negara Palestina.
• Ujian Kredibilitas: Krisis Gaza dianggap sebagai ujian bagi kredibilitas UE.