Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan keprihatinannya atas ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029 yang berlangsung di Jambi.

Ketidakhadiran Bupati Tanjung Jabung Barat dan Bupati Batanghari pada acara penting tersebut menuai sorotan. Wamendagri Bima Arya secara terbuka meminta Gubernur Jambi untuk memberikan teguran kepada para bupati yang absen. Hal ini disampaikan dalam forum Rakor yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah se-Provinsi Jambi.

"Kami meminta Bapak Gubernur untuk menyampaikan teguran kepada kepala daerah yang tidak mendelegasikan perwakilannya dalam kegiatan strategis ini," ujar Bima Arya, Rabu (21/5/2025), seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, Rakor RPJM ini merupakan agenda prioritas yang membutuhkan kehadiran dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi, penyelarasan program, dan penguatan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Jika kepala daerah berhalangan hadir secara fisik, seharusnya menugaskan perwakilan yang kompeten.

Wamendagri menekankan bahwa teguran akan disampaikan melalui Gubernur Jambi, mengingat posisi gubernur sebagai pembina bagi seluruh kepala daerah di wilayahnya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meyakini bahwa Gubernur Jambi memiliki kapasitas untuk membangun komunikasi yang efektif dan menjaga harmonisasi hubungan kerja antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

"Jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka Kemendagri akan mengambil langkah lebih lanjut untuk memberikan teguran secara langsung," tegas Bima Arya.

Kendati demikian, perwakilan dari kedua kabupaten yang bersangkutan tetap hadir dalam Rakor tersebut, meskipun tanpa kehadiran bupati atau wakil bupati.

Gubernur Jambi Al Haris menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran kedua kepala daerah tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadiran dalam forum-forum koordinasi seperti ini sangat penting untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

"Seharusnya, jika bupati berhalangan, wakil bupati dapat hadir. Ini adalah wujud komitmen terhadap sinkronisasi program pemerintah di semua tingkatan," kata Al Haris.

Kejadian ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan koordinasi dan partisipasi aktif dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Ketidakhadiran kepala daerah atau perwakilan yang kompeten dapat menghambat proses sinkronisasi program dan mengurangi efektivitas pembangunan secara keseluruhan.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu digarisbawahi:

• Wamendagri menyoroti ketidakhadiran Bupati Tanjab Barat dan Bupati Batanghari dalam Rakor RPJM Jambi.
• Gubernur Jambi diminta untuk memberikan teguran kepada kedua bupati tersebut.
• Rakor RPJM merupakan agenda prioritas untuk sinkronisasi program pembangunan.
• Kemendagri akan turun tangan jika teguran gubernur tidak diindahkan.
• Gubernur Jambi menyayangkan ketidakhadiran kepala daerah dalam forum koordinasi.