Moeldoko Desak Pemerintah Tindak Tegas Aksi Premanisme yang Menghambat Investasi Kendaraan Listrik

Aparat penegak hukum diminta untuk bertindak tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan premanisme dan menghambat investasi, terutama di sektor industri kendaraan listrik. Desakan ini disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, menyusul adanya laporan gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik Build Your Dreams (BYD) di Subang, Jawa Barat.

Moeldoko menegaskan bahwa praktik premanisme dapat merusak iklim investasi yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Ia menekankan pentingnya memberikan rasa aman kepada investor agar tidak ragu menanamkan modalnya di Indonesia. Terhambatnya investasi, menurut Moeldoko, akan berdampak pada terganggunya penciptaan lapangan kerja yang saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

"Jangan sampai ulah sekelompok kecil preman mengganggu skenario besar pemerintah," ujarnya di sela-sela acara Jakarta Marketing Week 2025.

Moeldoko menambahkan, gangguan terhadap industri tidak hanya terjadi di sektor kendaraan listrik, tetapi juga di sektor industri lainnya. Ia meminta semua pihak untuk tidak mengganggu jalannya investasi demi kelancaran pembangunan ekonomi.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno juga menyampaikan keprihatinannya atas laporan gangguan ormas di Subang. Ia menerima laporan tersebut saat mengunjungi markas BYD di Shenzhen, China. Eddy Soeparno menyatakan bahwa pemerintah perlu memberikan perlindungan penuh terhadap semua investasi, termasuk keamanan. Investasi dari BYD, menurutnya, merupakan investasi strategis yang perlu dijaga karena perusahaan asal China tersebut sedang membangun pabrik kendaraan listrik di kawasan Fase 2 Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Pabrik tersebut berdiri di atas lahan seluas 108 hektare dengan nilai investasi mencapai Rp 11,7 triliun dan rencananya akan diperluas menjadi 126 hektare. Eddy Soeparno berharap pabrik tersebut dapat beroperasi sebelum akhir tahun 2025.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Ketegasan Pemerintah: Pemerintah harus bertindak tegas terhadap segala bentuk premanisme yang mengganggu investasi.
• Keamanan Investasi: Pemerintah harus menjamin keamanan investasi agar investor merasa aman dan nyaman berinvestasi di Indonesia.
• Perlindungan Investor: Semua investor, termasuk BYD, harus mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah.
• Dukungan Investasi: Pemerintah harus terus mendukung investasi di sektor industri, terutama industri kendaraan listrik.
• Penciptaan Lapangan Kerja: Investasi yang lancar akan membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.
• Kelancaran Pembangunan Ekonomi: Investasi yang lancar akan membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi.

Moeldoko dan Eddy Soeparno sepakat bahwa pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap masalah premanisme yang mengganggu investasi. Mereka berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini agar iklim investasi di Indonesia semakin kondusif.