Kementerian HAM Apresiasi Pembinaan Siswa Bermasalah Melalui Model Semi-Militer di Jawa Barat

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia memberikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membina siswa yang bermasalah melalui program pelatihan semi-militer. Program yang digagas oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ini, dinilai positif dalam membentuk karakter dan mental siswa.

Natalius Pigai, yang kala itu menjabat sebagai Menteri HAM, menyatakan bahwa pihaknya sejak awal telah memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program pembinaan tersebut. Menurutnya, program ini penting untuk membentuk generasi muda yang berkarakter dan memiliki mental yang kuat. Pigai juga menegaskan bahwa selama pelaksanaan program tahap pertama, tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran HAM atau tindakan kekerasan terhadap siswa.

"Kementerian HAM sudah mengingatkan sejak awal terhadap pelaksanaan pembinaan tersebut," ujar Pigai kala itu.

Lebih lanjut, Pigai menjelaskan bahwa keberhasilan program tahap pertama menjadi dasar bagi Kemenkumham untuk terus mendukung inisiatif tersebut. Ia berharap, program ini dapat terus dilanjutkan dan menjadi model bagi daerah lain dalam menangani permasalahan siswa yang bermasalah.

Program pembinaan siswa bermasalah melalui model semi-militer ini, memberikan beberapa manfaat positif, diantaranya:

• Meningkatkan Kedisiplinan: Pelatihan ala militer menuntut kedisiplinan tinggi, yang membantu siswa untuk lebih teratur dan bertanggung jawab.
• Membentuk Karakter: Program ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kerja keras, dan gotong royong.
• Meningkatkan Mental: Siswa dilatih untuk menghadapi tantangan dan tekanan, sehingga mental mereka menjadi lebih kuat dan tangguh.
• Menumbuhkan Rasa Nasionalisme: Melalui kegiatan baris-berbaris dan pengenalan wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air siswa dapat ditingkatkan.

Kemenkumham berharap, program pembinaan siswa bermasalah ini dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi muda Indonesia. Kemenkumham juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa.