Partai NasDem memberikan tanggapan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penambahan dana bagi partai politik (parpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prananda Surya Paloh, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem, berpendapat bahwa inisiatif ini berpotensi untuk meminimalisir praktik korupsi.

"KPK memiliki idealisme yang patut diapresiasi, namun pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah pemberian dana ini akan secara efektif mengubah moralitas individu?" ujar Prananda dalam keterangan resminya pada hari Rabu (21/5/2025). Ia menekankan bahwa efektivitas pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada sistem pendanaan partai, tetapi juga pada integritas masing-masing individu yang terlibat.

Pernyataan ini disampaikan Prananda saat memimpin Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Garda Pemuda NasDem pada hari Selasa (20/5). Dalam forum tersebut, Prananda menegaskan komitmen partainya untuk mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"NasDem secara tegas mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, kami memilih untuk tidak mengambil jabatan dalam pemerintahan, karena pada awal kontestasi pemilu, NasDem mengusung calon presiden yang berbeda," jelasnya.

"Kami memberikan kesempatan kepada partai-partai pendukung Presiden Prabowo untuk berperan aktif dalam pemerintahan. Meskipun demikian, NasDem siap menjadi sparing partner dan mitra konstruktif bagi pemerintah," lanjut Prananda.

Lebih lanjut, Prananda menekankan pentingnya bagi seluruh kader NasDem untuk lebih aktif dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Ia menyoroti bahwa Pemilu 2029 akan didominasi oleh pemilih pemula, sehingga partai perlu melakukan pendekatan yang relevan.

"Minimal sebulan sekali, kita harus melaksanakan kegiatan bakti sosial atau olahraga bersama untuk mendekatkan diri dengan generasi muda. Perlu diingat bahwa Pemilu 2029 akan semakin kompetitif dengan dominasi pemilih muda. Garda Pemuda NasDem harus mampu hadir dan mengajak anak-anak muda untuk berpartisipasi," ujarnya.

"Kami berharap Garda Pemuda NasDem berhasil membangun opini positif di kalangan anak muda untuk meningkatkan dukungan terhadap partai. Generasi muda harus berani berpikir out of the box untuk menarik perhatian pemilih pemula. Persaingan di Pemilu 2029 akan jauh lebih ketat," imbuhnya.

Selain itu, Prananda juga menyinggung isu politik dinasti yang tengah marak diperbincangkan. Ia menekankan bahwa masyarakat harus menilai seseorang berdasarkan kemampuan dan kompetensinya, bukan berdasarkan nama keluarga.

"Di tengah isu politik dinasti yang ramai diperbincangkan, saya ingin memberikan klarifikasi. Apakah politik dinasti itu salah atau benar? Jawabannya ambigu, tidak ada jawaban pasti. Biarlah masyarakat yang menilai," kata Prananda.

Prananda menegaskan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Ia mengatakan bahwa NasDem berupaya untuk menerapkan prinsip inklusivitas dalam setiap aspek, termasuk dalam perekrutan calon legislatif.

"Dapat dilihat dari pola perekrutan caleg sejak 2014, 2019, hingga 2024. Kami menerima semua golongan dengan tangan terbuka," tuturnya.

Sebelumnya, pimpinan KPK mengusulkan agar partai politik diberikan dana yang signifikan dari APBN. Usulan ini bertujuan untuk mengurangi potensi korupsi di kalangan partai politik.

"KPK telah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik, agar partai politik itu dibiayai dari APBN," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam sebuah webinar yang membahas pendidikan antikorupsi.

Kepala Presidential Communication Officer (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa ide tersebut layak untuk didiskusikan. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi.

"Yang jelas, Presiden memiliki agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Ini juga merupakan bagian dari Asta Cita, memberantas korupsi. Oleh karena itu, ide-ide untuk memberantas korupsi dapat didiskusikan," kata Hasan.