Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan pentingnya kolaborasi antara instansi pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memperkuat akuntabilitas keuangan negara. Penegasan ini disampaikan saat menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 yang diselenggarakan BPK di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Exit Meeting ini menandai fase akhir dari audit tahunan yang dilakukan BPK terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat. Menteri Rini menegaskan bahwa Kementerian PANRB sebagai salah satu entitas yang diperiksa dalam LKPP, sepenuhnya mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. “Proses pemeriksaan ini sangat krusial untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan negara. Kementerian PANRB fokus tidak hanya pada kinerja birokrasi, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” ungkap Menteri Rini, Kamis (22/5/2025).

Kementerian PANRB sebagai motor penggerak reformasi birokrasi nasional, menekankan sinergitas LKPP dan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP). Akuntabilitas tidak terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup kinerja. LKPP dan LKjPP harus saling melengkapi sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PANRB mendorong instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIP) yang terintegrasi dengan pengelolaan anggaran berbasis hasil/kinerja, bukan sekadar serapan anggaran. Ke depan, akuntabilitas kinerja akan diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang menekankan pada pengukuran kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada BPK atas kerja kerasnya dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Kerjasama antara instansi pemerintah dan BPK menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN.

Exit Meeting merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan LKPP 2024 yang telah diserahkan Menkeu kepada BPK pada 21 Maret 2025 dalam status unaudited. Pemerintah selanjutnya akan menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi dalam konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Ketua BPK RI Isma Yatun menjelaskan bahwa LHP akan menjadi dasar opini BPK atas LKPP Tahun 2024, dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2024 beserta seluruh unsur penunjang BPK atas penyelesaian pemeriksaan tepat waktu.

Pentingnya Sinergi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Acara Exit Meeting ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen seluruh pihak dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Kolaborasi yang baik antara Kementerian PANRB, BPK, Kementerian Keuangan, dan seluruh instansi pemerintah menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat semakin efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Melalui SAKIP dan SAKP

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah. SAKIP mendorong instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIP) yang terintegrasi dengan pengelolaan anggaran berbasis hasil/kinerja. Sementara itu, SAKP menekankan pada pengukuran kinerja pemerintah secara keseluruhan, sehingga tercipta akuntabilitas yang lebih komprehensif dan terukur. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan pemerintah dapat lebih fokus pada pencapaian hasil yang optimal dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut untuk Perbaikan Berkelanjutan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan oleh BPK memuat berbagai rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara. Pemerintah perlu segera menyusun rencana aksi yang komprehensif dan melaksanakan tindak lanjut yang efektif untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat terus ditingkatkan, dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Perbaikan berkelanjutan ini akan berdampak positif pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan tata kelola keuangan negara.

• Exit Meeting
• LKPP
• BPK
• Kementerian PANRB
• Akuntabilitas Keuangan
• Reformasi Birokrasi
• SAKIP
• SAKP
• LAKIP
• Transparansi APBN