Keluhan Driver Ojol Menggema di Gedung DPR: Tarif Tak Adil Hingga Ancaman Keselamatan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online tengah menjadi fokus pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Guna menyusun aturan yang komprehensif, Komisi V DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan perwakilan dari berbagai asosiasi pengemudi ojek online (ojol), Rabu (21/5/2025). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR, Lasarus, ini bertujuan untuk menjaring aspirasi langsung dari para pelaku lapangan terkait isu-isu krusial dalam industri transportasi daring.

Dalam forum tersebut, puluhan perwakilan asosiasi ojol menyampaikan keluhan dan tuntutan mereka. Salah satu isu utama yang disoroti adalah ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam sistem tarif dan potongan yang diterapkan oleh aplikator. Raden Igun Wicaksono, perwakilan dari komunitas ojol, mengungkapkan bahwa potongan yang dikenakan aplikator seringkali melebihi batas yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bahkan mencapai hampir 50%.

"Sudah berapa triliun uang mereka ambil dari rekan-rekan kami roda dua," ungkap Raden, menyoroti kerugian besar yang dialami para pengemudi akibat praktik ini. Raden juga menyinggung upaya audiensi dengan Menhub yang belum membuahkan hasil signifikan. Ia mendesak DPR untuk menekan Kemenhub agar segera merevisi aturan yang ada dan memberikan kepastian hukum terkait besaran potongan aplikasi.

Selain masalah tarif, isu perlindungan dan keselamatan kerja juga menjadi perhatian utama. Kemed, perwakilan dari Aliansi Pengemudi Online Bersatu, menuturkan bahwa pengemudi ojol rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, bahkan hingga menyebabkan kematian. Namun, menurutnya, perlindungan dan jaminan keselamatan kerja bagi pengemudi ojol masih sangat minim.

"Teman-teman ini pekerja, risiko kerja sangat luar biasa, mati, Pak, dilindas tronton, berkali-kali teman kami dilindas tronton. Tapi saat ini belum pernah ada perlindungan keamanan keselamatan kerja bagi kami," ujar Kemed dengan nada prihatin. Ia mengapresiasi inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang tengah menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang perlindungan tenaga kerja bagi tenaga kerja platform, namun menekankan pentingnya implementasi yang efektif.

Kemed juga menyoroti ketidakpatuhan aplikator terhadap regulasi yang ada. Ia menilai bahwa aplikator seringkali membuat kebijakan sepihak mengenai potongan biaya tanpa mengacu pada aturan yang berlaku. Bahkan, ia mengaku kecewa dengan kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah ini.

Eki Zakiya Aziz, perwakilan dari Garda, juga menyampaikan aspirasinya terkait besaran potongan aplikasi. Ia mempertanyakan mengapa di Indonesia potongan aplikasi bisa mencapai lebih dari 20%, sementara di negara lain seperti Malaysia hanya 6%. Ia berharap Komisi V DPR dapat membantu memperjuangkan penetapan potongan 10% sebagai harga mati bagi pengemudi online.

Eki juga mengkritik program-program promosi yang dinilai merugikan pengemudi, seperti program "serba goceng" atau Rp 5.000. Menurutnya, program ini sangat tidak manusiawi dan hanya menguntungkan aplikator, sementara pengemudi harus menanggung semua risiko.

"Program Aceng itu aplikasi serba goceng. Jadi, Pak, kalau nggak ngerti goceng, Rp 5.000, Pak," jelas Eki kepada Ketua Komisi V DPR. Ia menambahkan bahwa pengemudi hanya menerima Rp 5.000 dari berapa pun biaya yang dibayarkan oleh penumpang, sementara klaim asuransi jika terjadi kecelakaan sangat sulit dan memakan waktu.

Selain itu, Eki juga mengeluhkan program "slot" yang mengharuskan pengemudi membayar sejumlah uang agar dapat menerima order. Ia menilai program-program ini sebagai bentuk penjajahan terselubung terhadap pengemudi online.

Dengan berbagai keluhan dan tuntutan yang disampaikan, para pengemudi ojol berharap Komisi V DPR dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan keadilan tarif, perlindungan kerja, dan regulasi yang berpihak kepada mereka. RUU Transportasi Online diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pengemudi ojol dan menciptakan ekosistem transportasi daring yang lebih adil dan berkelanjutan.