Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran negara setelah mengikuti Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor BPK, Jakarta, dan dihadiri oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, serta jajaran pejabat tinggi Kementerian PU.

Menteri Dody menyampaikan apresiasi atas selesainya proses pemeriksaan LKPP Tahun 2024 dan menegaskan dukungan penuh Kementerian PU terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Beliau menekankan bahwa Kementerian PU akan terus berupaya memperkuat sistem pengawasan internal dan menindaklanjuti setiap masukan serta temuan dari BPK.

"Kementerian PU menyambut baik hasil pemeriksaan ini dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Kami juga akan menindaklanjuti setiap masukan dan temuan dari BPK sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan negara," ujar Menteri Dody.

Selain itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga turut menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pelaksanaan pemeriksaan LKPP 2024. Menurutnya, proses pemeriksaan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBN. Exit Meeting juga menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan menetapkan langkah-langkah perbaikan ke depan.

Ketua BPK RI, Isma Yatun, memberikan penghargaan kepada seluruh jajaran pemerintahan atas kerja keras dan sinergi yang terjalin selama proses pemeriksaan. Beliau menekankan bahwa opini yang diberikan oleh BPK merupakan hasil dari upaya nyata kementerian dan lembaga dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan. BPK juga mengapresiasi kerjasama dan dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga sehingga proses pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PU didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, dan Inspektur Jenderal Kementerian PU, Dadang Rukmana. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan keseriusan Kementerian PU dalam menanggapi hasil pemeriksaan BPK dan komitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan anggaran negara.

Peningkatan Pengelolaan Anggaran

Kementerian PU akan fokus pada beberapa area utama untuk meningkatkan pengelolaan anggaran, diantaranya:

• Penguatan Sistem Pengawasan Internal: Memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk memastikan setiap penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Peningkatan Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam setiap proses pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur.
• Akuntabilitas: Memastikan setiap kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat dan tepat waktu.
• Tindak Lanjut Temuan BPK: Menindaklanjuti setiap temuan dari BPK dengan cepat dan efektif untuk mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa mendatang.

Kementerian PU berharap langkah-langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara dan memastikan setiap proyek infrastruktur memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.