Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kaji Insentif Voucher Belanja untuk Pengguna Transportasi Publik, Ide dari Ahok?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mempertimbangkan usulan pemberian insentif berupa voucher belanja bagi masyarakat yang menggunakan transportasi publik. Ide ini mencuat dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan kini menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji secara serius.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai terobosan untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum di ibu kota. Pemberian voucher belanja dinilai sebagai salah satu cara yang potensial untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
"Salah satu hal, berbagai terobosan tentunya kita lakukan. Termasuk yang disarankan oleh Pak Ahok untuk memberi voucher, kami pertimbangkan," ujar Pramono saat ditemui di kawasan PIK 2, Tangerang, Banten, Kamis (22/5/2025).
Menurut Pramono, antusiasme masyarakat terhadap rute Transjakarta yang baru dibuka, seperti Alam Sutera-Blok M dan Bekasi Vida-Cawang, menunjukkan potensi besar transportasi publik di Jakarta. Bahkan, banyak kepala daerah di Jawa Barat yang meminta agar wilayahnya terhubung dengan Jakarta melalui jaringan transportasi publik.
"Sekarang ini hampir semua kepala daerah di Jawa Barat minta agar wilayahnya disambungkan ke Jakarta. Termasuk Wali Kota Bogor yang minta dari Bogor ke Cibubur Junction," jelasnya.
Meski mekanisme pemberian voucher belanja masih dalam tahap pembahasan, Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mencari cara-cara inovatif untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap transportasi publik yang terintegrasi, efisien, dan ramah lingkungan.
Sebelumnya, Ahok melakukan kunjungan ke Balai Kota Jakarta dan bertemu dengan Pramono Anung untuk membahas berbagai isu terkait Jakarta. Salah satu isu yang dibahas adalah mengenai tiang-tiang monorel yang terbengkalai di kawasan Kuningan dan Senayan. Ahok mengusulkan agar tiang-tiang tersebut segera ditangani agar tidak mengganggu estetika kota.
"Saya nggak tahu gimana proses hukumnya, tapi harusnya itu punya Jakarta sih. Kalau punya Jakarta mungkin teknis bisa dipotong. Atau dikasih tanaman kali, saya nggak tahu. Aku udah nggak ikut campur," ujar Ahok usai pertemuan.
Selain itu, Ahok juga memberikan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Ia bahkan mengusulkan agar kebijakan ini diperluas dengan memberikan insentif berupa voucher belanja kepada masyarakat umum yang menggunakan transportasi publik.
"Baguslah. Bila perlu kasih hadiah supaya naik, dapet voucher belanja. Anda naik kendaraan umum, bisa dapet hadiah. Mungkin boleh usul ke Pak Gubernur," kata Ahok.