Wacana Peningkatan Dana Partai Politik Mencuat: Tinjauan Regulasi dan Implikasinya

Wacana mengenai peningkatan bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) kembali menghangat, dipicu oleh usulan dari berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gagasan ini dilontarkan sebagai salah satu upaya preventif untuk mengurangi potensi korupsi di kalangan partai politik. Usulan ini pun mendapat respon dari kalangan partai politik.

Regulasi Dana Partai Politik dalam PP Nomor 1 Tahun 2018

Landasan hukum terkait bantuan keuangan partai politik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018, yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. PP ini menjelaskan bahwa dana parpol adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan ini diberikan secara proporsional kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dengan perhitungan berdasarkan jumlah perolehan suara.

Besaran bantuan yang diterima partai politik per suara sah berbeda-beda di setiap tingkatan:

• Tingkat DPR: Rp 1.000 per suara sah
• Tingkat DPRD Provinsi: Rp 1.200 per suara sah
• Tingkat DPRD Kabupaten/Kota: Rp 1.500 per suara sah

PP Nomor 1 Tahun 2018 juga mengatur peruntukan dana parpol. Prioritas utama adalah untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Selain itu, dana tersebut juga dapat digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

Tanggapan Terhadap Usulan Kenaikan Dana Parpol

Usulan kenaikan dana parpol menuai beragam tanggapan. Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menekankan bahwa usulan ini harus mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, kenaikan dana parpol berpotensi menjadi beban tambahan bagi negara.

Meski demikian, Khozin mendukung usulan tersebut dengan catatan bahwa kemampuan anggaran negara tetap menjadi pertimbangan utama. Ia berpendapat bahwa kenaikan dana parpol dapat meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan mendorong transparansi pengelolaan keuangan partai. Lebih lanjut, Khozin meyakini bahwa dukungan negara terhadap partai politik memiliki efek domino yang signifikan dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

Implikasi dan Tantangan

Wacana peningkatan dana parpol menghadirkan sejumlah implikasi dan tantangan. Di satu sisi, peningkatan dana dapat membantu partai politik menjalankan fungsi-fungsinya dengan lebih baik, termasuk pendidikan politik dan penguatan kelembagaan. Di sisi lain, perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan dana tersebut digunakan secara akuntabel dan transparan, serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Selain itu, perlu ada kajian mendalam mengenai dampak peningkatan dana parpol terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. Apakah peningkatan dana akan benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan politik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik, atau justru hanya menguntungkan elit partai politik?

Perdebatan mengenai dana partai politik ini perlu terus dikawal dan dikaji secara komprehensif, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan akademisi. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang terbaik bagi penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia.