Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) secara resmi mengusulkan perubahan signifikan terkait batas usia pensiun (BUP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memaksimalkan potensi dan keahlian yang dimiliki oleh para ASN, serta menyesuaikan dengan tren peningkatan harapan hidup di Indonesia.

Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrullah, mengungkapkan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada sejumlah tokoh kunci pemerintahan dan legislatif, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widiyantini. Langkah ini menunjukkan keseriusan Korpri dalam memperjuangkan perubahan kebijakan yang dianggap penting bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor publik.

Zudan menjelaskan bahwa peningkatan usia pensiun akan memberikan kesempatan bagi ASN untuk terus berkontribusi secara aktif dalam pembangunan negara. Dengan pengalaman dan keahlian yang terakumulasi selama bertahun-tahun, ASN yang lebih senior diharapkan dapat menjadi mentor dan memberikan bimbingan kepada generasi penerus, sehingga transfer pengetahuan dan keterampilan dapat berjalan lebih efektif.

Lebih lanjut, Zudan menyoroti adanya peningkatan signifikan dalam harapan hidup masyarakat Indonesia, termasuk ASN. Hal ini menunjukkan bahwa ASN saat ini memiliki kondisi kesehatan dan vitalitas yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga mereka mampu untuk terus bekerja secara produktif hingga usia yang lebih lanjut.

Berikut adalah rincian usulan perubahan batas usia pensiun ASN yang diajukan oleh Korpri:

• Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama: 65 tahun
• Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (Eselon I): 63 tahun
• Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (Eselon II): 62 tahun
• Jabatan Eselon III dan IV: 60 tahun
• Jabatan Fungsional Utama: 70 tahun

Usulan ini mencerminkan upaya Korpri untuk mengakomodasi berbagai tingkatan jabatan dan keahlian yang ada di dalam birokrasi. Dengan memberikan fleksibilitas dalam batas usia pensiun, diharapkan ASN dapat terus berkarya dan memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan potensi dan kompetensi yang mereka miliki.

Implementasi usulan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kinerja birokrasi secara keseluruhan. Dengan mempertahankan ASN yang berpengalaman dan kompeten, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, perubahan kebijakan ini juga dapat memberikan motivasi bagi ASN untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi mereka, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik bagi negara dan masyarakat.