Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam mengatasi masalah sampah plastik yang semakin mengkhawatirkan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa impor scrap plastik telah dilarang sejak November 2024 sebagai bagian dari upaya komprehensif untuk mengurangi timbunan limbah. Keputusan ini diambil mengingat volume sampah plastik domestik yang sudah sangat besar dan menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan lingkungan.

Scrap plastik, yang merupakan sisa-sisa plastik dari proses produksi industri atau limbah konsumen, sebelumnya diimpor untuk didaur ulang dan digunakan kembali. Namun, dengan kondisi penanganan sampah yang belum optimal di dalam negeri, pemerintah merasa perlu untuk menghentikan impor tersebut. Hal ini ditegaskan dalam konferensi pers Hari Kehati dan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2025 di TMII, Jakarta.

Sampah plastik menjadi masalah serius karena sifatnya yang sulit terurai. Meskipun hanya sekitar 15% dari total timbunan sampah nasional yang mencapai 56 juta ton, dampak akumulatifnya sangat signifikan. Sampah organik memang dapat terurai secara alami, namun plastik membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terdegradasi.

Selain itu, praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka tanpa proses pengolahan lebih lanjut juga menjadi perhatian utama. Open dumping berpotensi melepaskan mikroplastik ke lingkungan, yang dapat terhirup oleh manusia dan membahayakan kesehatan. Pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap praktik ini, mulai dari sanksi administrasi hingga ancaman pidana penjara bagi pelanggar.

Indonesia, dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, menghasilkan volume sampah yang sangat besar. Saat ini, pemerintah baru mampu menangani kurang dari 40% dari total sampah yang dihasilkan. Sisanya mencemari lingkungan, mencemari daratan dan perairan.

Upaya Penanganan Sampah yang Ditingkatkan

Pemerintah menyadari perlunya peningkatan signifikan dalam penanganan sampah secara menyeluruh. Beberapa langkah strategis yang diambil antara lain:

• Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah: Pemerintah berupaya membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan, mulai dari pemilahan di sumber, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir yang aman.
• Pengembangan Infrastruktur Daur Ulang: Investasi dalam infrastruktur daur ulang ditingkatkan untuk mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke lingkungan dan menciptakan lapangan kerja baru.
• Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah juga menggencarkan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Masyarakat diajak untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah di rumah, dan berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan.
• Penegakan Hukum yang Tegas: Pemerintah tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar aturan terkait pengelolaan sampah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mendorong semua pihak untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mengatasi masalah sampah plastik secara efektif dan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.