Komisi V DPR RI mendesak pemerintah dan maskapai penerbangan untuk lebih terbuka kepada publik mengenai faktor-faktor yang menyebabkan harga tiket pesawat tetap tinggi. Permintaan ini muncul di tengah keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya transportasi udara.

Dalam rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Anggota Komisi V DPR RI, Boyman Harun, menyampaikan perlunya kejujuran kepada masyarakat. Ia menekankan, jika memang harga tiket pesawat sudah tidak memungkinkan untuk diturunkan lagi karena berbagai pertimbangan biaya operasional, pemerintah dan maskapai harus menyampaikan informasi tersebut secara transparan. Hal ini penting agar masyarakat memahami kondisi yang ada dan tidak terus menerus berharap pada penurunan harga yang tidak realistis.

Boyman menyoroti kurangnya penjelasan yang komprehensif mengenai penyebab kenaikan maupun penurunan harga tiket pesawat. Akibatnya, masyarakat selalu berharap agar harga tiket bisa ditekan, dan DPR terus mendesak pemerintah untuk melakukan intervensi. Ia berharap, dengan adanya keterbukaan dari maskapai dan pemerintah, masyarakat akan memahami bahwa harga tiket yang ada saat ini adalah konsekuensi dari biaya operasional yang sulit untuk ditekan.

"Keterbukaan antara pemerintah dan maskapai itu yang kami butuhkan, sehingga kami bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa tiket memang sulit diturunkan," tegas Boyman.

Sebelumnya, Plt Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan harga tiket pesawat melonjak setelah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah kenaikan biaya perawatan pesawat, termasuk biaya suku cadang. Selain itu, maskapai juga menghadapi kendala terkait mesin pesawat, kenaikan harga kontrak, dan fluktuasi nilai tukar dolar AS.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi harga tiket pesawat:

• Kenaikan biaya perawatan pesawat
• Kesulitan suku cadang global
• Kenaikan harga kontrak
• Fluktuasi nilai tukar dolar AS

Dengan penjelasan yang transparan dari pemerintah dan maskapai, diharapkan masyarakat dapat memahami kondisi yang ada dan tidak terus menerus menuntut penurunan harga tiket yang tidak memungkinkan. Hal ini juga akan membantu DPR dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.