Pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dengan perwakilan warga Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, di Balai Kota Jakarta pada Kamis (22/5/2025), diwarnai momen unik. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas permasalahan banjir yang kerap melanda wilayah Meruya Selatan.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan Maria Catarina Sumarsih, tokoh penggerak Aksi Kamisan, hadir mewakili warga untuk menyampaikan keluhan mereka langsung kepada Gubernur Pramono. Dalam suasana yang serius membahas solusi banjir, seorang warga bernama Budi secara spontan menyebut Pramono dengan sapaan "Pak Lurah", yang kemudian disambut gelak tawa seluruh peserta pertemuan.

"Tadi ada sesi yang lucu tadi, salah satu warga, Bapak siapa namanya? Pak Budi. Pak Budi tadi menyebut Pak Pramono Pak Lurah," ujar Usman Hamid usai pertemuan.

Gubernur Pramono sendiri menanggapi sapaan tersebut dengan senyum dan tawa. Usman Hamid kemudian menambahkan, "Pak Lurah mudah-mudahan jadi Pak Lurah besar, sehingga Pak Lurah besar bisa datang ke kamisan dan menerbitkan keputusan presiden tentang pengadilan HAM adhoc untuk tragedi Semanggi, untuk Trisakti, untuk semuanya," ujarnya, menyisipkan harapan agar Pramono dapat memberikan perhatian lebih pada isu-isu hak asasi manusia.

Sumarsih, salah satu warga yang hadir, menceritakan pengalamannya terkait banjir yang sering melanda rumahnya di Meruya Selatan. Ia menyebutkan bahwa banjir telah terjadi beberapa kali, termasuk pada malam tahun baru 2020 dan pada tanggal 11 dan 13 Mei 2025, akibat hujan deras yang menyebabkan air masuk ke dalam rumahnya.

Menanggapi keluhan warga, Sumarsih mengatakan Pramono menyatakan kesanggupannya untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah banjir di Meruya Selatan. "Sangat bagus sekali ketika saya menyampaikan pikiran bersama," ucapnya.

Permasalahan Banjir di Jakarta

Banjir memang menjadi permasalahan klasik di Jakarta dan sekitarnya. Intensitas hujan yang tinggi, sistem drainase yang kurang memadai, serta tata ruang kota yang tidak terencana dengan baik menjadi faktor utama penyebab banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir, mulai dari normalisasi sungai, pembangunan waduk, hingga perbaikan sistem drainase.

Berikut adalah beberapa upaya yang telah dan sedang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi banjir:

• Normalisasi Sungai: Melebarkan dan memperdalam sungai-sungai yang menjadi jalur utama aliran air.
• Pembangunan Waduk: Membangun waduk-waduk sebagai tempat penampungan air saat terjadi hujan deras.
• Perbaikan Sistem Drainase: Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas sistem drainase perkotaan.
• Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di Jakarta dan memberikan rasa aman kepada warga. Namun, penanganan banjir membutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan Jakarta dapat terbebas dari banjir di masa depan.