Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) berencana menggelar pertemuan dengan sejumlah guru besar pada Jumat, 23 Mei 2025. Informasi mengenai agenda ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman. Namun, detail mengenai topik pembahasan dan daftar guru besar yang akan hadir belum diumumkan secara rinci.

Undangan diskusi strategis terkait pembangunan kesehatan nasional ini sebelumnya telah beredar luas di media sosial, memicu berbagai spekulasi. Beberapa pihak menduga bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan oleh para guru besar dari berbagai fakultas kedokteran, baik dari universitas negeri maupun swasta.

"Pertemuan besok merupakan wujud keterbukaan dan semangat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan," ujar Aji saat dikonfirmasi pada Kamis, 22 Mei 2025.

Menanggapi kemungkinan ketidakhadiran sejumlah guru besar, Aji menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan komentar lebih lanjut. "Kita belum tahu siapa saja yang akan hadir," imbuhnya.

Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap surat dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) terkait undangan yang dilayangkan oleh Kemenkes RI pada 19 Mei 2025. Dalam surat tersebut, AIPKI menyatakan sikap resmi dari 26 dekan fakultas kedokteran yang tergabung dalam asosiasi tersebut.

"Sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip tata kelola akademik, kami, 26 dekan fakultas kedokteran yang tergabung dalam AIPKI, memutuskan untuk tidak menghadiri forum tersebut pada Jumat, 23 Mei 2025, sebagai wujud tanggung jawab moral untuk menjaga integritas institusi akademik," demikian bunyi pernyataan sikap para guru besar dalam surat AIPKI. Konfirmasi atas surat ini juga diberikan oleh Prof. Budi Wiweko, seorang guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Alasan utama ketidakhadiran para dekan ini didasari oleh kekhawatiran akan potensi dialog yang tidak terbuka dan setara. Mereka khawatir bahwa forum tersebut akan dimanfaatkan untuk membentuk narasi yang seolah-olah mendukung seluruh kebijakan Kemenkes RI.

AIPKI menegaskan bahwa mereka tidak menolak dialog dengan pemerintah. Namun, mereka mengharapkan proses komunikasi yang terbuka dan transparan dalam forum tersebut. AIPKI juga menekankan pentingnya pelibatan institusi pendidikan, kolegium, dan organisasi profesi secara proporsional dalam perumusan kebijakan kesehatan.

"AIPKI berharap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, membuka ruang partisipasi yang sejati, melibatkan institusi pendidikan, kolegium, dan organisasi profesi secara proporsional," tegasnya.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi perhatian AIPKI:

• Tata Kelola Akademik: AIPKI menekankan pentingnya menjaga prinsip tata kelola akademik dalam setiap forum diskusi.
• Integritas Institusi: Ketidakhadiran para dekan merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga integritas institusi akademik.
• Dialog Terbuka: AIPKI menginginkan dialog yang terbuka, setara, dan transparan dengan pemerintah.
• Partisipasi Proporsional: AIPKI mengharapkan pelibatan yang proporsional dari institusi pendidikan, kolegium, dan organisasi profesi dalam perumusan kebijakan kesehatan.