Insiden pungutan liar (pungli) yang dialami seorang YouTuber di Kampung Adat Ratenggaro, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk melakukan pembenahan tata kelola pariwisata di destinasi tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga citra pariwisata Sumba Barat Daya dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Sebagai langkah awal, Pemkab Sumba Barat Daya berencana memasang papan informasi di pintu masuk dan di dalam Kampung Adat Ratenggaro. Papan informasi ini akan memuat daftar tarif resmi untuk berbagai aktivitas wisata, seperti tiket masuk, sewa kuda, biaya foto, dan kegiatan lainnya yang telah disesuaikan dengan peraturan desa. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan transparansi kepada wisatawan dan menghindari praktik pungli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kesepakatan ini merupakan hasil pertemuan antara Pemkab Sumba Barat Daya, Polsek Kodi Bangedo, Danramil Kodi, kepala desa, dan tokoh masyarakat Kampung Adat Ratenggaro. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah pungli dan meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata di Kampung Adat Ratenggaro.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, menyatakan bahwa pihaknya akan turun langsung ke lapangan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kapolres serta Kajari untuk bertemu dengan masyarakat dan penghuni Kampung Adat Ratenggaro. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kesepakatan dan peraturan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan baik.

Selain itu, Pemkab Sumba Barat Daya juga akan melakukan perbaikan fasilitas yang kurang memadai di Kampung Adat Ratenggaro untuk meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan dan penghuni. Hal ini meliputi perbaikan infrastruktur, penambahan fasilitas sanitasi, dan peningkatan kualitas pelayanan.

Masyarakat dan penghuni Kampung Adat Ratenggaro menyadari bahwa tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum telah mencoreng nama baik Kabupaten Sumba Barat Daya dan NTT. Mereka berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas pungli dan meningkatkan kualitas pariwisata di daerah tersebut.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa juga menegaskan bahwa praktik pungli tidak boleh terjadi di destinasi wisata. Ia meminta seluruh pihak terkait untuk menciptakan destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi wisatawan.

Wamenpar juga menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas kepada wisatawan mengenai nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, dan kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih bermakna dan menghormati budaya lokal.

Pemerintah mendukung langkah tegas aparat hukum terhadap pelaku pungli. Pendekatan yang dilakukan harus bersifat preventif dan edukatif, terutama kepada anak-anak dan masyarakat setempat.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan berkoordinasi dengan dinas pariwisata provinsi dan kabupaten untuk memberikan pendampingan dalam pengelolaan destinasi pariwisata dan meningkatkan kesadaran wisata masyarakat.

Kemenpar juga mengimbau wisatawan yang ingin memberikan bantuan agar tidak memberikannya secara langsung kepada anak-anak, tetapi melalui lembaga desa, komunitas, atau pemerintah daerah agar penyalurannya lebih terkoordinasi.

Bupati Sumba Barat Daya menyampaikan permohonan maaf atas insiden pungli tersebut dan berkomitmen untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Masyarakat dan penghuni Kampung Adat Ratenggaro meminta pemerintah untuk terus memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan dalam menjamu wisatawan dan mengelola obyek wisata.

Keamanan dan kenyamanan destinasi wisata juga akan ditingkatkan dengan melibatkan pihak kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Dengan upaya ini, diharapkan pariwisata di Sumba Barat Daya dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Daftar Aktivitas yang Akan Dibenahi:

• Pemasangan papan informasi tarif wisata
• Perbaikan fasilitas di Kampung Adat Ratenggaro
• Peningkatan keamanan dengan melibatkan kepolisian, TNI, dan Satpol PP
• Pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dalam menjamu wisatawan