Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti ketimpangan ekonomi yang mencolok di wilayah Jakarta Utara. Dalam sebuah forum diskusi di Universitas Indonesia, Depok, Kalla mengungkapkan keprihatinannya atas kesenjangan sosial yang masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Kalla mencontohkan kontras yang sangat signifikan antara kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan wilayah Tanjung Priok. Menurutnya, PIK dengan pembangunan yang modern dan mewah, menyerupai kota-kota maju seperti Hong Kong. Namun, hanya beberapa kilometer dari sana, terdapat kawasan kumuh di Tanjung Priok yang dihuni oleh masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu.

"Dua kilometer dari PIK, Anda melihat rumah-rumah kumuh. Kesenjangannya luar biasa di Jakarta," ujarnya, menggambarkan betapa lebarnya jurang antara si kaya dan si miskin di ibu kota.

Kalla menekankan bahwa ketimpangan ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang belum merata, di mana manfaatnya belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia mempertanyakan bagaimana keadilan dapat terwujud jika kesempatan untuk beraktivitas ekonomi tidak tersebar secara merata.

Menurut Kalla, salah satu penyebab utama ketimpangan sosial adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak, terutama di kalangan masyarakat kelas atas. Ia membandingkan tax ratio Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, yang memiliki tax ratio yang lebih tinggi.

"Tax ratio di Indonesia sekitar 10 persen. Di Asia, Malaysia punya rasio 13, di Vietnam kira-kira 15 persen rasio, artinya orang yang berada tidak cukup membayar pajak sehingga timbul kesenjangan yang tinggi dan luar biasa," jelasnya.

Kesenjangan ekonomi yang disoroti oleh Jusuf Kalla ini menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya-upaya yang lebih efektif dan terarah diperlukan untuk mengatasi ketimpangan ini dan memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi.