Menteri Bahlil Singgung Kasus Kelangkaan Elpiji dan Oplosan Pertamax, Pertanyakan Peran Mantan Menteri

Menteri Bahlil Singgung Kasus Kelangkaan Elpiji dan Oplosan Pertamax, Pertanyakan Peran Mantan Menteri

Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Daarut Tauhid, Purworejo, Jawa Tengah, Senin (10/03/2025), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyinggung isu yang sempat menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu: kelangkaan elpiji 3 Kg dan kasus oplosan bahan bakar Pertamax. Di hadapan para santri, Bahlil secara terbuka mempertanyakan tanggung jawab mantan menteri yang memimpin kementerian terkait saat kedua kasus tersebut terjadi. Pertanyaan tersebut disampaikan dengan nada yang bermaksud mengajak para santri untuk turut mencermati problematika pengelolaan subsidi dan distribusi energi di Indonesia.

"Bapak/Ibu juga pernah mendengar melalui berbagai pemberitaan media mengenai kasus kelangkaan elpiji dan oplosan Pertamax? Siapa yang menjabat sebagai menteri pada saat itu?" tanya Bahlil kepada para santri, mengajak mereka untuk mengingat dan menganalisis peristiwa yang berdampak luas terhadap perekonomian rakyat. Bahlil selanjutnya menjelaskan upaya pemerintah dalam memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan menindak tegas praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pengawasan agar subsidi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah, dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Lebih lanjut, Bahlil memaparkan detail mengenai subsidi elpiji. "Satu tabung elpiji seharusnya hanya dibanderol Rp 18.000, paling mahal. Namun di lapangan, harganya seringkali mencapai Rp 22.000 bahkan Rp 25.000. Ini tidak boleh terjadi karena negara telah memberikan subsidi Rp 36.000 per tabung," jelasnya. Ia menambahkan bahwa harga jual seharusnya maksimal Rp 18.000, namun praktik-praktik nakal masih sering ditemukan. Oleh karena itu, ia bertekad untuk menata sistem distribusi agar praktik tersebut dapat dihentikan.

Bahlil juga menyoroti tantangan dalam menata sistem subsidi. "Ketika saya berupaya menata sistem subsidi ini, selalu ada oknum-oknum mafia yang berupaya menghambat agar rakyat tetap membayar mahal. Mereka ingin meraup keuntungan dari selisih harga subsidi," ungkapnya. Bahlil mengajak para santri untuk mendukung upaya pemerintah dalam menata sistem subsidi. Ia menyebutkan bahwa subsidi untuk elpiji mencapai Rp 86 triliun per tahun, sementara subsidi BBM mencapai Rp 150 triliun per tahun. Angka-angka tersebut menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab pemerintah dalam memastikan penyaluran subsidi yang tepat sasaran dan transparan. Bahlil menegaskan kembali komitmennya, bersama para menteri lainnya, untuk menuntaskan permasalahan ini atas arahan Presiden Prabowo. Ia berharap seluruh subsidi dapat sampai ke tangan rakyat, dan praktik-praktik koruptif dapat diberantas.