Bekasi – Proyek normalisasi Kali Bekasi yang menelan anggaran hingga Rp500 miliar menjadi sorotan tajam dari mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pasalnya, proyek vital ini terhenti selama dua tahun terakhir, menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas perencanaan dan pengawasan tata ruang wilayah.

Pernyataan keras ini disampaikan Dedi Mulyadi saat menghadiri acara Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Dedi mengungkapkan kekecewaannya atas mandeknya proyek yang bertujuan untuk mengatasi masalah banjir di wilayah Bekasi.

"Saya sampaikan, perjalanan pengerukan sungai Kali Bekasi yang berbiaya Rp 500 miliar hampir dua tahun tidak berjalan," tegas Dedi. Ia menambahkan bahwa penyebab utama terhentinya proyek ini adalah keraguan dari pihak kontraktor pelaksana. Kontraktor merasa kesulitan untuk melanjutkan pekerjaan karena perubahan signifikan pada bantaran Kali Bekasi, yang kini dipenuhi oleh bangunan-bangunan rumah warga.

"Kontraktornya ragu, karena di sampingnya sudah berubah jadi bangunan," jelasnya. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penegakan tata ruang di sepanjang Kali Bekasi, di mana pembangunan ilegal di bantaran sungai telah menghambat upaya normalisasi.

Meski demikian, Dedi Mulyadi memberikan apresiasi atas dukungan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, yang telah membantu menghidupkan kembali proyek normalisasi Kali Bekasi. Namun, ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, khususnya Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi, dalam menjaga tata ruang wilayah agar tidak terus mengalami perubahan fungsi.

"Jadi di kita ini aneh. Tidak mau banjir, tapi sungainya diuruk. Tidak mau banjir, tapi sawahnya diubah. Tidak mau banjir, tapi tata ruangnya tidak ditata," sindirnya. Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan Dedi Mulyadi terhadap kurangnya kesadaran dan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan dan tata ruang, yang justru menjadi penyebab utama terjadinya banjir.

Proyek normalisasi Kali Bekasi ini seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Bekasi. Namun, dengan mandeknya proyek dan kondisi tata ruang yang semakin semrawut, impian warga Bekasi untuk terbebas dari banjir tampaknya masih jauh dari kenyataan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menertibkan tata ruang, mengawasi pembangunan di bantaran sungai, dan memastikan proyek normalisasi Kali Bekasi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.