Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Mufti Anam, menyampaikan kekecewaannya atas pembatalan mendadak rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Budi Arie Setiadi, terkait Koperasi Desa Merah Putih. Pernyataan ini diungkapkan Mufti saat rapat bersama Direktur Utama Pertamina dan Direktur Utama PLN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

"Pada kesempatan hari ini, kami sampaikan kekecewaan kami atas ketidakhadiran Menteri Koperasi yang membatalkan RDP pada hari ini secara mendadak. Sungguh kami sangat kecewa itu," ungkap Mufti.

Mufti menjelaskan bahwa Komisi VI DPR, sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi, belum pernah mendapatkan penjelasan apapun dari Menteri Budi Arie mengenai konsep dan implementasi Koperasi Desa Merah Putih. "Sekali pun, satu bait kata pun kami belum pernah mendapat penjelasan dari Menteri Koperasi yang bertanggung jawab atas itu," tegasnya.

Informasi yang diterima Mufti menyebutkan bahwa RDP tersebut rencananya akan dijadwalkan ulang pada hari Senin mendatang. Namun, kepastian mengenai pelaksanaan rapat tersebut masih belum jelas, mengingat agenda reses DPR yang akan dimulai pada hari Selasa.

"Karena Selasa (pekan depan) kami sudah reses, dan tidak ada waktu lagi untuk membahas ini," imbuhnya.

Mufti menegaskan bahwa dukungan PDI-Perjuangan terhadap Koperasi Desa Merah Putih didasari oleh instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, untuk mengawal program tersebut demi kesejahteraan rakyat.

"Tidak ada maksud lain-lain. Jangan lihat baju kami, PDI-P. Tapi ketum kami meminta kami untuk kawal kebijakan Presiden Prabowo agar betul-betul sukses membawa kesejahteraan untuk rakyat," jelasnya.

Mufti menekankan pentingnya penjelasan dari Menkop mengenai model bisnis, sumber pendanaan, dan mekanisme operasional Koperasi Desa Merah Putih. Ia juga mewanti-wanti agar program ini tidak mengalami kegagalan, karena dampaknya dapat merugikan BUMN dan sektor koperasi secara keseluruhan.

"Sehingga kami tunggu, penjelasan dari Menkop untuk bagaimana hadir di tempat ini, menjelaskan bagaimana model bisnis dari Koperasi Merah Putih ini, kemudian pendanaan dari mana, dan sebagainya. Karena tidak ada kata gagal terhadap program ini. Kalau gagal, menghancurkan semua hal yang ada di BUMN dan koperasi," pungkasnya.

Berikut poin-poin yang menjadi sorotan dalam pernyataan Mufti Anam:

• Kekecewaan atas pembatalan mendadak RDP dengan Menkop UKM.
• Belum adanya penjelasan mengenai Koperasi Desa Merah Putih kepada Komisi VI DPR.
• Ketidakpastian jadwal pengganti RDP.
• Dukungan PDI-Perjuangan terhadap program tersebut atas instruksi Megawati Soekarnoputri.
• Penekanan pada pentingnya keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih untuk kesejahteraan rakyat.