Komisi VI DPR RI melayangkan kritik tajam terhadap Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Budi Arie Setiadi, atas pembatalan mendadak rapat kerja yang telah dijadwalkan. Kekecewaan ini diungkapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Pertamina dan PLN pada Kamis (22/5/2025).

Menurut Mufti Anam, pembatalan rapat tersebut sangat disesalkan mengingat pentingnya agenda yang akan dibahas, terutama terkait program Koperasi Merah Putih. Ia mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR RI belum pernah mendapatkan penjelasan detail mengenai program tersebut dari Menkop UKM, padahal program ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran Menteri Koperasi yang membatalkan RDP pada hari ini secara mendadak," ujar Mufti Anam dalam rapat tersebut. Ia menambahkan, Komisi VI DPR RI merasa perlu untuk mengawal program Koperasi Merah Putih agar dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Mufti Anam menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu konfirmasi dari Menkop UKM terkait penjadwalan ulang rapat kerja tersebut. Ia berharap agar Menkop UKM dapat segera hadir di DPR RI untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai model bisnis, pendanaan, dan strategi implementasi program Koperasi Merah Putih. Hal ini penting agar program tersebut dapat dipersiapkan secara matang dan menghindari potensi kegagalan.

Mufti Anam menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk program Koperasi Merah Putih, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ia juga meminta agar semua pihak, termasuk Menkop UKM, dapat memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya tersebut.

Berikut beberapa poin penting yang diharapkan dapat dijelaskan oleh Menkop UKM dalam rapat kerja mendatang:

• Model bisnis Koperasi Merah Putih secara detail
• Sumber pendanaan program
• Strategi implementasi dan target yang ingin dicapai
• Mekanisme pengawasan dan evaluasi program
• Keterlibatan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat

DPR RI berharap agar Menkop UKM dapat segera memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait program Koperasi Merah Putih, sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.