Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, melakukan inspeksi mendadak ke SMKN 13 Bandung guna menindaklanjuti laporan terkait dugaan adanya sumbangan yang dibebankan kepada siswa. Kunjungan ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat mengenai biaya pendidikan di sekolah kejuruan tersebut.

Dalam sidaknya, Ono Surono menemukan bahwa komite sekolah mengumpulkan sumbangan dari orang tua siswa untuk menutupi kekurangan dana operasional, khususnya untuk kegiatan praktikum. Hal ini disebabkan karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Ono menekankan perlunya evaluasi terhadap struktur biaya pendidikan di SMK, terutama karena beberapa jurusan seperti analis kimia dan farmasi memerlukan biaya yang signifikan, menyerupai perkuliahan di bidang kedokteran.

Komite sekolah mengklaim bahwa sumbangan tersebut bersifat sukarela dan tidak memaksa, terutama bagi keluarga kurang mampu. Mereka juga membantah informasi yang beredar bahwa siswa yang belum membayar sumbangan dilarang mengikuti ujian. Meskipun demikian, Ono menyayangkan praktik penggalangan dana dari orang tua siswa dan mendorong komite sekolah untuk mencari alternatif pendanaan yang lebih kreatif, seperti melalui kegiatan wirausaha dan kerjasama dengan alumni serta industri di sekitar sekolah.

Ketua Komite Sekolah, Belinda Y Dwiyana, membenarkan adanya sumbangan tersebut dan menjelaskan bahwa kebutuhan dana operasional sekolah mencapai Rp1,5 miliar per tahun. Sementara dana BOS yang diterima hanya mencukupi sebagian kecil dari kebutuhan tersebut. Belinda menegaskan bahwa komite sekolah tidak pernah mematok nominal sumbangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan masing-masing orang tua siswa. Ia menambahkan, pihak sekolah hanya membutuhkan estimasi dana untuk menyusun program kerja sekolah. Adanya surat pernyataan nominal sumbangan dari orang tua siswa, agar pihak sekolah dapat menghitung program kerja yang dapat dilaksanakan.

Ono Surono menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Ia berjanji akan mengkaji ulang struktur biaya pendidikan di SMA dan SMK agar tidak memberatkan orang tua siswa dan memastikan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh siswa di Jawa Barat.

Berikut adalah beberapa poin penting yang mengemuka dalam sidak tersebut:

• Biaya Pendidikan SMK Lebih Tinggi: Biaya operasional SMK, terutama jurusan tertentu, jauh lebih besar dibandingkan SMA.
• Keterbatasan Dana BOS: Dana BOS yang diterima sekolah tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional, terutama untuk kegiatan praktikum.
• Sumbangan Sukarela: Komite sekolah mengklaim bahwa sumbangan dari orang tua siswa bersifat sukarela dan tidak memaksa.
• Alternatif Pendanaan: Ono Surono mendorong komite sekolah untuk mencari sumber pendanaan alternatif yang lebih kreatif dan inovatif.
• Evaluasi Struktur Biaya: DPRD Jabar akan mengkaji ulang struktur biaya pendidikan di SMA dan SMK untuk memastikan pemerataan dan kualitas pendidikan.