Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya sepuluh wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) yang mengalami kendala dalam tahap Plan of Development (PoD) atau rencana pengembangan. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa kondisi ini menghambat potensi peningkatan produksi migas nasional.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengidentifikasi lokasi-lokasi WK yang terhambat tersebut. Beberapa di antaranya terletak di wilayah offshore Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau, serta wilayah lepas pantai lainnya. Meskipun detail lengkap mengenai kesepuluh WK tersebut belum diungkapkan secara rinci, SKK Migas menegaskan komitmennya untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada.

"Ada yang di laut, ada yang di lepas pantai, daratan, ada isu komersial, tetapi etisnya kami akan mendorong mereka untuk mawas diri dulu," ujar Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Rikky Rahmat Firdaus, pada acara IPA Convex 2025 di ICE BSD, Tangerang.

SKK Migas berencana untuk memfasilitasi pertemuan antara para pemegang WK terkait guna mengidentifikasi permasalahan utama dan mencari solusi yang tepat. Salah satu fokus utama adalah membantu mengatasi kendala finansial yang mungkin dihadapi oleh para kontraktor.

"Kalau masalahnya finansial, ayo kami carikan investor yang bonafit untuk bisa disampaikan. Kendala finansial, kami akan mengadakan apa yang namanya sponsor meeting, ini kami akan duduk antara kontrak-kontrak kerja sama dengan pelaksana wasitnya SKK Migas, jadi kesulitan finansial apa yang bisa dibantu SKK Migas," jelas Rikky.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meminta izin kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengambil alih WK migas yang pengembangannya terhambat, termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan lifting minyak dan gas nasional.

"KKKS yang sudah kita serahkan kewenangannya tapi masih lambat, mohon maaf secara undang-undang lima tahun kita harus tarik kepada negara dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan. Dan ini tanpa pandang bulu, kalau Bapak (Prabowo) izinkan tidak hanya swasta, BUMN pun kita lakukan Pak," tegas Bahlil pada acara The 49th IPA Convention and Exhibition di ICE BSD, Kabupaten Tangerang.

Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 10 WK yang telah memasuki tahap PoD namun belum juga digarap. Padahal, WK tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan produksi migas hingga 31.300 barel per hari.

"Saya laporkan bahwa saat ini ada 10 wilayah kerja yang sudah PoD tapi mangkrak, nggak menjalankan. Dengan kapasitas bisa kita tingkatkan produksi 31.300 barel," kata Bahlil. Pemerintah akan terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi hambatan pengembangan WK migas ini demi meningkatkan produksi energi nasional.