Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan adanya sepuluh proyek pengembangan wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) yang mengalami stagnasi. Proyek-proyek ini, yang sebelumnya telah disetujui dalam rencana pengembangan atau Plan of Development (POD), memiliki potensi signifikan namun belum terealisasi.

Deputi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Rikky Rahmat Firdaus, menjelaskan bahwa terhentinya proyek-proyek ini disebabkan oleh berbagai faktor kompleks. Tantangan komersial menjadi salah satu penyebab utama, dimana perhitungan ekonomi proyek mungkin tidak lagi menarik bagi investor akibat perubahan harga minyak dunia, biaya operasional yang meningkat, atau perubahan regulasi yang mempengaruhi profitabilitas.

Selain itu, masalah infrastruktur juga menjadi penghalang. Keterbatasan akses ke infrastruktur yang memadai seperti jaringan pipa, fasilitas pengolahan, dan pelabuhan, dapat meningkatkan biaya dan risiko proyek secara signifikan. Hal ini terutama berlaku untuk proyek-proyek yang berlokasi di daerah terpencil atau offshore.

Perubahan lanskap ekonomi juga turut berkontribusi terhadap mangkraknya proyek-proyek ini. Ketidakpastian ekonomi global, perubahan kebijakan pemerintah, dan fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi kelayakan investasi dalam proyek migas.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih blok migas yang pengembangannya terhambat, termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak nasional. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang dinilai lambat dalam mengembangkan blok migas yang telah diberikan. Ia menekankan pentingnya percepatan pengembangan blok-blok migas yang potensial untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Bahlil menyoroti adanya sepuluh wilayah kerja yang telah memasuki tahap POD namun belum menunjukkan perkembangan signifikan. Padahal, kesepuluh wilayah kerja tersebut memiliki potensi produksi yang cukup besar, mencapai 31.300 barel. Ia menegaskan bahwa KKKS yang tidak mampu memenuhi komitmen pengembangan akan dievaluasi dan, jika diperlukan, wilayah kerjanya akan ditarik kembali oleh negara untuk kemudian ditawarkan kepada pihak lain yang lebih kompeten dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan potensi migas tersebut.

Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya proyek migas:

• Tantangan Komersial: Perubahan harga minyak dunia, peningkatan biaya operasional, perubahan regulasi.
• Masalah Infrastruktur: Keterbatasan akses ke jaringan pipa, fasilitas pengolahan, dan pelabuhan.
• Perubahan Lanskap Ekonomi: Ketidakpastian ekonomi global, perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi nilai tukar mata uang.