Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengambil langkah tegas dengan menolak keberadaan organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di wilayahnya. Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, secara terbuka menyatakan bahwa GRIB tidak memiliki tempat di Kalimantan Barat.

"GRIB tidak memiliki tempat di Kalbar. Saya telah menginstruksikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dengan ormas tersebut," tegas Krisantus melalui keterangan pers.

Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap laporan mengenai aktivitas GRIB yang dinilai telah menimbulkan keresahan dan gangguan ketertiban di berbagai lokasi di Kalimantan Barat. Meskipun Krisantus tidak merinci secara detail lokasi-lokasi tersebut, ia mengisyaratkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh GRIB telah melampaui batas toleransi dan memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan tegas.

"Sudah cukup dengan keributan yang mereka timbulkan di berbagai tempat," ungkap Krisantus.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur Krisantus mengimbau seluruh aparat keamanan, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk turut serta aktif dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di Kalimantan Barat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

"Kami sangat membutuhkan sinergi. Mari kita bersama-sama menjaga Kalimantan Barat agar tetap aman dan damai," seru Krisantus.

Penolakan ini menjadi sinyal yang kuat dari Pemprov Kalbar bahwa tidak akan ada toleransi bagi organisasi mana pun yang dianggap berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah demi kepentingan seluruh warga Kalimantan Barat.

"Saya juga memohon dukungan dari aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Mari kita berkolaborasi, menghadirkan rasa aman di Kalimantan Barat," pungkas Krisantus.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam penolakan GRIB di Kalimantan Barat antara lain:

• Aktivitas meresahkan: Laporan mengenai aktivitas GRIB yang dinilai meresahkan dan mengganggu ketertiban umum menjadi dasar utama penolakan.
• Instruksi Kesbangpol: Wakil Gubernur telah menginstruksikan Kesbangpol untuk tidak menjalin komunikasi dengan GRIB.
• Sinergi keamanan: Pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam menjaga keamanan.
• Komitmen stabilitas: Penolakan ini mencerminkan komitmen Pemprov Kalbar dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah.

Dengan langkah tegas ini, Pemprov Kalbar berharap dapat menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi seluruh masyarakat, serta mencegah potensi gangguan ketertiban yang dapat menghambat pembangunan dan kemajuan daerah.