Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait upaya peningkatan investasi di wilayah tersebut. Pertemuan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/05/2025), menjadi momentum penting dalam mengoptimalkan potensi Batam sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan adalah melaporkan perkembangan terkini terkait upaya percepatan investasi di Batam. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan antara lain penataan lahan melalui implementasi Land Management System (LMS) dan penyederhanaan proses perizinan. Penghapusan izin fatwa planologi dan integrasi layanan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam menjadi langkah konkret untuk memangkas birokrasi dan menarik minat investor.

Arahan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo menekankan pentingnya Batam untuk berkontribusi signifikan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Untuk mewujudkan target ambisius ini, Prabowo menginstruksikan BP Batam untuk fokus pada beberapa aspek krusial, yaitu:

• Penyelarasan Regulasi: Presiden berkomitmen untuk melakukan deregulasi secara komprehensif terhadap peraturan-peraturan yang dinilai menghambat investasi. Proses ini akan melibatkan evaluasi mendalam dan revisi terhadap regulasi yang tumpang tindih atau mempersulit investor.
• Jaminan Berusaha: Pemerintah akan memberikan jaminan kepastian hukum dan keamanan bagi para pelaku usaha di Batam. Hal ini mencakup perlindungan terhadap investasi, kemudahan akses terhadap sumber daya, dan penyelesaian sengketa yang cepat dan adil.
• Kemudahan Investasi: Pemerintah akan terus berupaya untuk menyederhanakan proses perizinan, mengurangi biaya transaksi, dan menyediakan insentif yang menarik bagi investor. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Batam sebagai destinasi investasi.
• Iklim Kondusif: Pemerintah akan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan stabilitas politik dan keamanan.

Tindak Lanjut

Guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, BP Batam akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berisi identifikasi hambatan-hambatan investasi di Batam. DIM ini akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan tindakan konkret untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Proses perbaikan akan melibatkan tim khusus yang akan mengelaborasi DIM secara lebih rinci.

Amsakar menyoroti pentingnya one-stop service dalam proses perizinan. Ia mencontohkan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan sistem ini, di mana seluruh proses perizinan diselesaikan oleh satu institusi tunggal. Hal ini dinilai dapat mempercepat proses investasi dan meningkatkan daya saing Batam.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan komitmen untuk terus berbenah, Batam diharapkan dapat menjadi pusat investasi yang menarik dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.