Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan besar dalam upaya penanggulangan banjir di wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang. Salah satu kendala utama adalah pembebasan lahan yang kini dipenuhi bangunan-bangunan ilegal di sepanjang bantaran sungai.

Dana sebesar Rp 8 triliun diperkirakan dibutuhkan untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik bangunan liar tersebut. Angka ini mencerminkan masifnya pembangunan ilegal yang menghambat aliran sungai dan memperparah risiko banjir.

Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp 300 miliar untuk memulai proses pembongkaran dan ganti rugi. Dana ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, jumlah ini masih jauh dari cukup untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

Selain masalah ganti rugi, program pengerukan Kali Bekasi senilai Rp 500 miliar juga mengalami stagnasi selama dua tahun. Hal ini disebabkan oleh keraguan kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan karena banyaknya bangunan yang berdiri di tepi sungai.

"Kontraktornya ragu, karena di sampingnya sudah berubah jadi bangunan," ujar seorang sumber.

Namun, dengan dukungan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, program pengerukan Kali Bekasi kini kembali dilanjutkan. Diharapkan, upaya ini dapat meningkatkan kapasitas sungai dan mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Anggaran Besar: Pembebasan lahan dari bangunan liar membutuhkan anggaran yang sangat besar, mencapai Rp 8 triliun.
• Alokasi Awal: Pemerintah telah mengalokasikan Rp 300 miliar untuk tahap awal pembongkaran dan ganti rugi.
• Stagnasi Pengerukan: Program pengerukan Kali Bekasi sempat terhenti karena masalah bangunan liar.
• Dukungan Aparat: Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya memberikan dukungan untuk melanjutkan program pengerukan.
• Target: Penanggulangan banjir di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang.