Sejarah Gelar Haji di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Kolonial dan Perjuangan Nasional

Asal-usul penggunaan gelar haji dan hajjah di Indonesia memiliki akar yang kompleks, terkait erat dengan dinamika politik kolonial Belanda dan perkembangan kesadaran nasional. Kemunculan gelar ini tidak lepas dari kekhawatiran pemerintah kolonial terhadap potensi pengaruh jemaah haji yang kembali dari Tanah Suci dalam membangkitkan semangat perlawanan terhadap penjajahan.

Pada dekade 1870-an, jumlah umat Muslim di Nusantara yang menunaikan ibadah haji mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah kolonial Belanda. Mereka mencurigai bahwa para haji ini membawa pulang ide-ide anti-penjajahan yang dapat mengancam stabilitas kekuasaan mereka. Sebagai respons, Belanda menerapkan berbagai kebijakan untuk membatasi dan mengawasi pergerakan jemaah haji. Salah satu langkah penting adalah pendirian Konsulat Jenderal Belanda di Jeddah, Arab Saudi, pada tahun 1872. Konsulat ini bertugas mencatat dan memantau aktivitas jemaah haji yang berasal dari Hindia Belanda. Penggunaan gelar haji, bersama dengan atribut pakaian yang khas, memudahkan identifikasi dan pengawasan terhadap mereka yang baru kembali dari Tanah Suci.

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya didukung oleh semua pihak. Snouck Hurgronje, seorang orientalis Belanda yang dikenal karena penelitiannya tentang Islam di Indonesia, berpendapat bahwa jemaah haji tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman. Menurutnya, sebagian besar jemaah haji pada masa itu lebih fokus pada pelaksanaan ibadah dan tidak memiliki agenda politik yang membahayakan.

Gelar haji juga memiliki dimensi lain dalam sejarah Indonesia. Kyota Hamzah, dalam bukunya 'Haji, Ibadah yang Mengubah Sejarah Nusantara', menyoroti peran gelar haji sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Ketika bangsa Eropa mulai melakukan invasi ke Nusantara, terjadi benturan nilai dan ideologi antara para penyebar agama Islam dan Kristen. Dalam konteks ini, simbol-simbol agama menjadi alat perjuangan yang penting bagi kedua belah pihak.

Gelar haji, dengan koneksi yang dimilikinya antara berbagai lapisan masyarakat, menjadi sarana strategis untuk menghimpun dukungan dan simpati dari rakyat. Pada masa penjajahan Belanda, tidak semua orang dapat menunaikan ibadah haji. Mereka yang mampu melakukannya umumnya adalah para saudagar kaya dan utusan kerajaan. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menggunakan gelar haji sebagai penanda bagi individu-individu yang berpotensi melakukan pemberontakan.

Terdapat dua kelompok jemaah haji pada masa itu. Pertama, kelompok yang fokus pada pelaksanaan ibadah semata. Kedua, kelompok yang menggunakan gelar haji sebagai sarana untuk aktualisasi diri dan perjuangan membela masyarakat. Kelompok kedua ini sering disebut sebagai "haji Moekiman". Perlakuan diskriminatif yang dialami jemaah haji Nusantara, seperti pemisahan kelas, pengawasan ketat, dan bahkan serangan bersenjata, mendorong munculnya para pejuang yang menggunakan haji sebagai simbol perlawanan.

Pada akhirnya, semangat perjuangan ini melahirkan berbagai organisasi masyarakat yang didirikan oleh para haji dan tokoh agama, seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan kemerdekaan Indonesia.

Tradisi penggunaan gelar haji tetap bertahan hingga masa modern. Oman Fathurahman, seorang filolog, menjelaskan bahwa hal ini sah-sah saja. Perjalanan menuju Tanah Suci bagi orang Indonesia sejak dahulu merupakan perjuangan berat yang penuh risiko. Mereka harus mengarungi lautan, menghadapi badai, menghindari perompak, dan menjelajahi gurun pasir. Keberhasilan melewati semua tantangan ini dianggap sebagai anugerah dan kehormatan tersendiri, mengingat Ka'bah dan Mekkah adalah kiblat suci umat Islam sedunia. Oleh karena itu, pemberian gelar haji kepada mereka yang telah menunaikan ibadah di Tanah Suci menjadi tradisi yang lazim di Indonesia.

• Perspektif Kolonial
• Simbol Perjuangan
• Organisasi Masyarakat